”Iya, sudah mundur secara tertulis dan ada suratnya,” ujar Deri Asta ketika dihubungi Sabtu, 21/03/2020.
Meski mundur, pelayanan administrasi rumah sakit, kata Deri, tidak akan terganggu, sebab masih ada Kabag Tata Usaha dan beberapa Kepala Bidang di rumah sakit.
Walikota Deri Asta belum menentukan siapa pengganti Ardianof sebagai Direktur RSUD Sawahlunto. Ardianof diminta tetap bekerja sampai dilantiknya direktur yang baru.
Terkait dengan dengan gonjang ganjing pembayaran TPP Pegawai RSUD Sawahlunto, Deri menegaskan bahwa hak dari pegawai negeri negeri sipil cuma ada dua yaitu gaji dan cuti.
”Hak pegawai itu cuma dua, gaji dan cuti. TPP bukan hak. TPP dapat dibayarkan sesuai dengan beban dan prestasi kerja dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Deri.
Deri menambahkan, pembayaran TPP Pegawai RSUD tahun ini justru tidak dianggarkan DPRD dalam APBD 2020. Jadi, agak aneh jika DPRD malah mendukung TPP ini tetap dibayarkan penuh.
”Awalnya nol, DPRD malah tidak menganggarkan dalam APBD 2020. Meskipun dikurangi 20 persen, penerimaan TPP Pegawai RSUD kita masih jauh lebih besar dari pada daerah lain di Sumatera Barat. Silahkan cek datanya," ujarnya.
Selain itu, mereka menerima Jasa Pelayanan (JP). Jadi, ada dua sumber pendapatan tunjangan pegawai di rumah sakit. Pengurangan TPP itu berkisar Rp 400 ribu
Dari sekitar Rp 27 milyar pendapatan rumah sakit, 40 persennya dibayarkan untuk tunjangan jasa pelayanan (JP) pegawai RSUD. "Pengurangan 20 persen itu sesuai aturan dari Kemendagri, sebab tidak boleh sama dengan tahun anggaran sebelumnya,” jelas Deri
Deri menerangkan, belanja tidak langsung terhadap belanja Gaji pegawai sudah diangka 54 persen. Postur APBD seperti ini sudah kategori tidak sehat. Jika pemerintah tetap membayarkan TPP Pegawai RSUD dan TPP Guru sertifikasi maka pemko tidak dapat menjalankan program program yang bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat
“Kalau dibayarkan juga, Ndak, membangun Wak lai,” ujar Deri
Deri mengakui pemotongan TPP Pegawai merupakan kebijakan sangat tidak populer. Kebijakan tersebut rentan untuk dipolitisir. Bahkan, sempat ada ancaman mogok kerja dari pegawai RSUD dan demo dari para guru.
Dikatakannya, langkah ini harus diambil, dengan segala konsekuensinya, bahkan jika ada yang ingin melakukan demo, Deri Asta mempersilahkan lakukan demo sesuai aturan hukum dan perundangan, seperti melaporkan kegiatan demo itu ke kepolisian tiga hari menjelang aksi demo.
”Saya tidak takut didemo. Silahkan demo! Mutasi satu orang kemaren, justru Saya untuk menyelematkan dia. Jika tidak, dia bisa ditangkap dan dipecat sebagai PNS,” kata Deri(hl/ris)
