Notification

×

Indeks Berita

Soal Penghentian BLT, Afrizal: Alasan Gubernur Sumbar Tidak Sinkron

Senin, 08 Juni 2020 | Juni 08, 2020 WIB Last Updated 2020-06-08T11:28:54Z
Afrizal SH, Ketua Komisi III DPRD Sumbar. (f:dok)
padanginfo.com - PADANG - Ketua Komisi III DPRD Sumbar tidak sependapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemprov Sumbar sebagai  sitawa sidingin masyarakat terdampak Covid-19 diputuskan Gubernur Sumbar.

”Kok distop, miris kalau BLT tahap dua periode  uli-September tidak dilanjutkan oleh Gubernur Sumbar,” ujar Afrizal, politisi senior Partai Golkar Sumbar, Senin (7/6) di Padang.

Afrizal pun membeberkan ketaksinkronan alasan gubernur tentang APBD yang tidak mampu melanjutkan program BLT jaring pengaman sosial terdampak Covid-19.

”APBD Sumbar cukup mampu tacle BLT tahap dua itu kok. Dari refocussing APBD tahap dua direncanakan penanganan Covid Rp 2,9 triliun, tidak menambah banyak gubernur melaanjutkan BLT tahap dua,” ujar Afrizal.

Postur APBD Sumbar untuk BLT tahap dua bisa, karena dari perencanaan  direfocussing tahap dua untuk Belanja Lamgsung APBD Sumbar Rp 2,9 triliun tahap satu, tahap dua Rp 2,098 triliun.

”Artinya jika perencanaan penanganan  covid-19 Rp 600 miliar, maka masih ada program penanganan Covid-19 anggaran tersisa Rp 1.5 tiliun. Sementara untuk BLT sendiri disiapkan anggaran Rp 215 miliar untuk tiga bulan. Rasanya intuk BLT tahap dua porsi dari APBD masih bisa tidak besar menambahnya kok,” ujarnya.

Apalagi dan buat apa pula BLT Pemprov tahap II distop, sangat miris karena ketersediaan anggaran cukup dari total refocussing tahap dua senilai Rp 2.098 triliun tadi.

Harapannya, khusus Komisi III DPRD Sumbar kalau sudah ada alokasi anggaran untuk Civid-19, sebaiknya Gubernur Sumbar lanjut ke pembayaran BLT tahap dua periode Juli-September.

”Kalau sisa BLT tahan satu yang satu bulan lagi, 10-15 Juli sudah bisa dicairkan lagi,” tambah Afrizal.

Tapi kalau Gubernur Sumbar elegan melanjutkan BLT tahap II maka itu mesti diikuti oleh BLT kota dan kabupaten yang sudah berjanji mengucurkan BLT bagi masyarakat mereka  terdampak Covid-19.

”Terutama BLT daerah yang baru satu bulan dikucurkan, ada rasa ketakadilan jika BLT Pemko atau Pemkab hanya satu bulan dikucurkan sementara BLT Provinsi tahap satu jika dikucurkan Juni ini itu masyarakat terdampak Covid-19 yang terdata kenerima total Rp 1,8 juta,” sebut Afrizal.

Dan bupati walikota yang berjanji kasih rakyat BLT tiga bulan sementara realisaainya hanya satu bulan atau dua bulan mesti meniru sikap Irwan Prayitno yang samgat pro rakyat terdampak Covid-19.

”Jangan sampai rasa ketakadilan itu menjurus kepada ketakpercayaan publik kepada kepala daerah kota dan kabupaten,” kata AfrizaL mengingatkan. (*/iko)

Tag Terpopuler

×
Berita Terbaru Update