padanginfo.com-PADANG- Komisioner dewan kehormatan penyelenggara pemilu pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo meminta provinsi lain di Indonesia dapat mencontoh Sumatera Barat menerapkan Pilkada bandudanak (bersaudara) yang egaliter. Artinya, jelang pilkada masing-masing pasangan calon (paslon) mendapat aplusan yang riuh dari pendukung. Namun, setelah pilkada usai masing-masing pendukung saling akur dan rukun.
" Ini perlu menjadi contoh untuk pilkada berikutnya. Boleh saling mengejek tapi bukan menghina, namun tak ada dendam. Setelah pilkada selesai, masyarakat Sumbar kembali bersatu, saling akur dan rukun," ujar Teguh Prasetyo, saat ngobrol etika penyelengara pemilu dengan sejumlah wartawan di Padang, Minggu (13/12).
Selain, Teguh Prasetyo, ngobrol etika ini menampilkan nara sumber Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen, Ketua IJTI Sumbar Jhon Nedy Kambang dan dipandu Erwin Siagian dari DKPP.
Teguh Prasetyo menyebutkan pilkada egaliter di Sumatera Barat sesuatu yang baru, tanpa menimbulkan kericuhan antara sesama pendukung, masyarakatnya menjalani kehidupan normal
Teguh Prasetyo senang dengan narasi pilkada badunsanak yang egaliter, setelah John Nefy Kambang mengatakan, penyelenggaraan pilkada di Sumbar berjalan aman dan lancar tanpa pertikaian dari pendukunng. Setelah pilkada mereka kembali menjadi saudara, meski sebelumnya berbeda pilihan." Pilkad egaliter ini telah lama diterapkan di Sumbar, baik saat pilbud, pilwako, pilgub maupun pilpres, tak ada yang bermusuhan setelah pilkada," ujar Jhon Nedy Kambang.
Dibagian lain Teguh Prasetyo mengamati penyelenggaraan pilkada di Indonesia masih banyak yang "nakal", masing-masing pendukung tak beretika. Pelanggaran banyak ditemukan dan kemudian bermuara ke DKPP. Pada hal, ruang pilkada harus mengacu pada nilai-nila Pancasila. "Calon, pendukung, partai politik harus bermatabat.Berkontestasilah, tapi bermatabat," ujarnya sembari memnambahkan tanpa menerapkan komitmen pancasila dalam pilkada, maka negera ini diperkirakan akan hancur.
Sementara itu Surya Efitrimen mengatakan, pihaknya pada pilkada Sumbar 2020 ini banyak menerima lapoaran dan menemui pelanggaran, soal neteralitas ASN, pemasanga alat peraga kampanye (APK) dan pelanggaran lainnya. "Kita merekomendasi pelanggaran bagi pegawai ke lembaga ASN, ada sudah diperoses secara pidana dan yang masih dlaam registrasi. Semua pengaduan dan pelangggaran kita respon," ujarnya (ak)
