Notification

×

Iklan

Powered By Blogger

Indeks Berita

Prof Didik J Rachbini: Komunikasi Pemerintah Buruk Dalam Penanganan Pandemi

Rabu, 28 Juli 2021 | Juli 28, 2021 WIB Last Updated 2021-07-28T03:32:42Z

Prof Didik J Rachbini (ist)

padanginfo.com- JAKARTA- Rektor Paramadina  Prof Dr Didik J Rachbini menilai  pemerintah memulai dengan respons lengah, eskapis, denials. Komunikasi pemerintah kepada masyarakat ihwal kebijakan penanganan pandemi buruk.  Infomasi tidak jelas dan membuat kebingungan masyarakat. Ketika di awal pandemi, ada puluhan komunikasi pejabat publik membingungkan, seperti Covid-19 tidak berkembang di tropis, Covid-19 pakai nasi kucing, susu kuda liar dll.  Indonesia kehilangan golden time yang seharusnya jika ditangani dengan tepat, akan meminimalisir dampak buruk pada hari ini.

Didik mengungkapkan itu dalam Webinar, Selasa (27/6/2021) dengan tema: Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Ia melihat  aspek organisasi, yaitu penanganan pandemi Covid 19 tidak jelas koordinasinya. Terlalu gemuk dan dikerjakan secara partime sebagai kerja sambilan dari kerja utama di kementerian. Hal itu semua adalah cermin dari produk kepemimpinan yang lemah dan tidak kredibel. Tidak berani lockdown, tidak efektif. Padahal kepemipinan di masa krisis amat berbeda ketika di masa normal. Kepemimpinan di Indonesia jelas sedang diuji.
    
 “Kepemimpinan di semua level bermasalah. Komando tidak satu arah tapi banyak arah dan membingungkan. Pimpinan lembaga untuk pengendalikan covid berganti-ganti. Bahkan sejak awal juga bahkan ada friksi pusat dan daerah,”ujarnya
 

Juga kebijakan ekonomi lebih menjadi pilihan utama di masa pandemi. Porsi anggaran kesehatan di APBN justru sedikit dan terabaikan. Prioritas menjadi terbalik balik dan salah kaprah.
 

Ia menuding, komitmen  kepada mitra, tenaga kesehatan dan rumah sakit sebagai mitra dan stakeholder, amat lemah. Nakes dan rumah sakit banyak yang belum dibayar. Nakes banyak terpapar. Obat-obatan hilang dari pasaran.

Di samping itu, data resmi terlalu berbeda, sangat terlalu rendah, tidak mencerminkan data sesungguhnya di lapangan. Tetapi masalahnya pemerintah hanya mengambil data resmi yang justru tidak sesuai data lapangan. Seharusnya, data resmi sebagai proksi saja. Hasil riset Djayadi Hanan, Ph.D dosen Universitas Paramadina menyebutkan 10 % keluarga sampel di Indonesia telah terpapar Covid-19. Hal itu berarti yang terkena bisa 10-15 juta orang. Begitu pula laporan daerah kurang cepat, kurang komprehensif.
   
Sementara, katanya, anggaran untuk PEN ekonomi mayoritas non kesehatan dan jauh dari memadai untuk kesehatan. Dana PEN Rp 690 triliun kebanyakan untuk membenahi ekonomi. Karenanya tidak heran jika muncul masalah nakes tidak dibayar, oskigen bermasalah, rumah sakit belum dilunasi. Dan lain-lain. Terjadi penggelembaungan dana dengan utang yang sebagiannya merupakan produk perburuan rente.

Webinar yang digelar  Paramadina Public Policy Institute juga menampilkan pembicara  lain, diantaranya,  A. Khoirul Umam, PhD - Evaluasi & Rekomendasi Kebijakan Publik Kontra-Pandemi di Indonesia,  Abdul Malik Gismar, PhD - Evaluasi & Rekomendasi Komunikasi Publik Pemerintah RI di Era Pandemi,  Abdul Rahman Ma'mun, MA - Evaluasi & Rekomendasi Keterbukaan Data & Informasi Publik di Era Pandemi   dengan  Moderator: Prisca Niken - Mahasiswi Paramadina Graduate School of Communication (PGSC) (*/rilis)

Tag Terpopuler

×
Berita Terbaru Update