 |
| Ketua DPRDSumbar Supardi (dok) |
padanginfo.com-PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, arah kebijakan Nasional serta proyek strategis Nasional serta APBN merupakan pedoman bagi daerah untuk mencapai tujuan pembanguan Nasional.
"Soal kebijakan dana transfer ke daerah sangat penting untuk kebijakan penyusunan APBD tahun 2022, karena Pemprov Sumbar memiliki keterbatasan fiskal rendah, maka masukan anggaran pusat sangat membantu daerah," ujar Supardi saat pidato pengantar Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2021 dan mendengarkan pidato Presiden RI penyusunan RUU APBN tahun anggaran 2022 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan I DPR RI tahun 2021- 2021, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Senin, 16 Agustus 2021.
Menurut Supardi, besar ketergantungan dari dana transfer. Maka didorong kepada daerah meningkatkan kemampuan daerah, agar tidak terjadi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.
"Perubahan tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja maka pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa berbenah lantaran kebijakan ini bisa sangat mempengaruhi kapasitas mereka dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana telah disusun dalam APBD," ujar Supardi
Lanjut Supardi akrab disapa Guru ini , kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
"Kebijakan dana transfer ke daerah sangat penting untuk kebijakan penyusunan APBD tahun 2022. Besar ketergantungan dari dana transfer. Maka didorong kepada daerah meningkatkan kemampuan daerah, agar tidak terjadi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pekerjaaan undang- undang merupakan kinerja bersama DPR RI dan Pemerintah.
"Pembahasan UU diperlukan kompleksitas dan mencapai target Prolegnas," ujar Puan Maharani
Menurut Puan Maharani, DPR RI memastikan Pemerintah untuk hadir dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Meningkatkan vaksinasinasi, Tresing, treatmen dan testing dan pengawasan orang asing masuk ke Indonesia di masa PPKM di Indonesia," ujar Puan
Lanjut Puan Maharani, pihaknya mendorong pemerintah memberikan pelayanan kesehatan, perekonomian dan perizinan tetap berjalan baik sesuai protokol kesehatan.
Dikatakan Puan Maharani, pihaknya mendesak kepada pemegang kebijakan di daerah untuk memberikan contoh baik dalam menghentikan penyebaran Covid-19.
"Pengawasan keuangan Negara, tata kelola obat, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan lain sebagainya dalam pemulihan ekonomi," ujar Puan.
Lanjut Puan Maharani, pihaknya mendorong setiap personil aparat keamanan memberikan contoh humanis dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Kita akan sinergikan dan kolaborasi diperlukan bersama masyarakat dunia dalam penanganan pandemi Covid-19 berakibat terjadi kemiskinan dan kelaparan meningkat, maka delegasi mementingkan kesejahteraan masyarakat, agar tidak terjadi kolonialisme baru," ujar Puan Maharani.
Dikatakan Puan, diperlukan berbagai antisipasi fiskal dalam tahun 2022, karena pendemi Covid-19 tidak berkesudahan. Angka kemiskinan meningkat di Indonesia, karena pandemi Covid-19.
DPR RI mendukung langkah pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2020.
"Rakyat membutuhkan perlindungan kesehatan dan perekonomian dari pemerintah. DPR RI mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memberikan upaya perlindungan kesehatan kepada masyarakat di tengah pandemi. Kuartal III 2021 pertumbuhan ekonomi akan tertekan, karena dampak diberlakukan PPKM," ujar Puan.
Lanjut ,pertumbuhan ekonomi global dari IMF memproyeksikan 4, 9 persen dengn pandemi Covid 19 diperkiran pertengahan 2022 belum akan berakhir berdasarkan kajian WHO.
"Dinamika dunia Internasional akan terjadi kenaikan harga minyak dunia, seiring keinginan pertumbuhan ekonomi global.Pemerintah diminta tingkat pendapatan daerah , memberlakukan perluasan sistim pajak, serta penggalian perpajakan, pengelolaan aset, penerimaan deviden negara dan pelayanan pajak digital sesuai dengan UU," ujar Puan
Dijelaskan Puan, kekuatan Nasional untuk bergotong royong dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar pemulihan ekonomi kembali membaik.
Presiden RI Jokowi mengatakan, di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah,
dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, merupakan
fondasi untuk membangun Indonesia Maju.
"Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi
Industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih
efisien, dan lebih produktif," ujar Jokowi.
Lanjut Jokowi, adanya Pandemi Covid-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam
keseharian kehidupan.(*/ak)
