padanginfo.com - PADANG - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat Hidayat mengatakan, kepentingan anggaran yang diusulkan harus berpijak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai politik. Kalau kepentingan politik, maka kegiatan tidak akan jalan, banyak yang gagal.
Hal itu disampaikan Hidayat kepada 90 orang wartawan peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Jurnalistik di Pangerans Beach Hotel, Sabtu (27/11).
Menurut Hidayat, ada indikasi dari pengusulan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih memihak kepada kepentingan politik kepala daerah daripada kepentingan rakyat secara menyeluruh.
Saya, jelas Hidayat yang juga berprofesi sebagai wartawan, sering menanyakan hal ini kepada pimpinan OPD urgensi dan azaz manfaat bagi rakyat. Terkadang, pimpinan OPD sendiri tak bisa menjelaskan detil.
Sebagai contoh, kata Hidayat, ada program pengadaan kambing gernak senilai Rp60 miliar dari satu OPD. Saya tanyakan, bagaimana mekanisme pengelolaannya. Kurun waktu, cakupan wilayah dan siapa rakyat yang akan menerimanya.
“Saya bukannya menolak. Tapi jangan sampai sia-sia. Sebab tempo hari, juga ada proyek peternakan yang gagal,” sebut Hidayat.
Di sisi lain Hidayat juga menyorot tentang program yang diusulkan oleh OPD ke DPRD banyak yang copy paste dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan copy paste dari program anggaran kegiatan di daerah lain.
Ini apa artinya, kata Hidayat, OPD bersangkutan tidak paham dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepadanya. Bisa jadi yang bersangkutan kolega, sama-sama alumni atau ada hubungan lainnya dengan kepala daerah.
Dalam kegiatan Bimtek yang 26-28 November, Hidayat meminta wartawan yang meliput kegiatan kedewanan, tidak sekadar meliput pada tataran depan agenda DPRD. Persoalan anggaran perlu dicermati.
“Makanya saya menjadikan pemahaman soal politik anggaran ini diketahui kawan-kawan wartawan. Saya usulkan dan saya jadikan ini pokir saya," sebut alumni Fakultas Sastra Universitas Andalas itu.
Hidayat mengatakan, kurun waktu kerja kepala daerah saat ini cukup singkat 3,5 tahun. Karena di tahun 2024 sudah masuk agenda pilkada. Kepala daerah harus kerja keras membuktikan janji-janji politiknya untuk kesejeterahan rakyat. Jangan hanya sibuk mencari dukungan untuk 2024.
Sumatera Barat, jelas Hidayat, dalam lima tahun ini mengalami penurunan luar biasa dari segi pembangunan. Pembangunan jalan tol macet, pendapatan daerah menurun, peringkat pembangunan daerah no 31 dari 34 provinsi.
Di sisi lain, nilai APBD juga turun. Tahun 2021 APBD Rp6,7 triliun. Tahun 2022 yang baru saja ditetapkan APBD Sumbar Rp5,9 triliun. Dana transfer dari Pusat untuk menunjang kegiatan daerah juga berkurang hingga Rp800 miliar.
“Ini apa artinya?” kata Hidayat melempar pertanyaan.
“Awak ko lah ndak dianggap lai..,” jawab Hidayat sendiri yang disambut senyum peserta Bimtek.
Jadi, gubernurnya harus pandai-pandai mencari peluang lain ke Pusat agar kebutuhan rakyat kita bisa terpenuhi. Tidak sekadar mengelola apa yang sudah ada. Bangun lobi. Cari peluang lain,” tegas Hidayat.
Kegiatan Bimtek Jurnalis bagi wartawan berbagai media di Sumbar merupakan pokok pikiran (pokir) Hidayat dan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Pemprov Sumbar. Bertujuan untuk memberi wawasan kepada wartawan dalam memahami politik penyusunan anggaran di DPRD Sumbar. (in).
