 |
| Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat (dok) |
padanginfo.com- PADANG –- DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra Hidayat , Rabu (12/1/2022) menyebut , puluhan paket pekerjaan (proyek) Pemrov Sumbar tahun 2021 mangkrak atau tidak selesai 100 persen. Bahkan ada pula yang jauh dari separuh dikerjakan. Total paketnya mencapai ratusan miliar lebih.
Hidayat merincikan proyek mangkrak ada puluhan paket pekerjaan dan tersebar pada delapan. Diantaranya, paket pengadaan bantuan peralatan dan mesin jahit di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai kontrak Rp1,4 miliar. proyek tidak terealisasi karena barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen kontrak sehingga kontrak gagal.
Kemudian, paket pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat di Dinas Kebudayaan dengan nilai kontrak Rp31 miliar. Proyek ini hanya terealisasi 10,63 persen dan realisasi keuangannya hanya Rp8,6 miliar lebih.
Lalu paket pembangunan stadium utama (tahap VII) di Dinas Bina Marga Cipta Karya (Dinas BMCKTR) dengan nilai kontrak Rp82,6 miliar lebih. Realisasi fisik hanya 72,72% dan keuangan terealisasi Rp60 miliar lebih.
Selanjutnya paket pembangunan jembatan Batu Bala dengan nilai kontrak Rp2,3 miliar lebih, pembangunan jembatan Sikali Rp3,4 miliar lebih, rekonstruksi jalan Simpang Padang Aro-Lubuak Malako Rp2 miliar lebih, pembangunan jalan provinsi ruas Abai Sangir Sei Dareh Rp3,9 miliar lebih, juga tidak terealiasi 100%.
Begitu juga di Dinas Pendidikan, puluhan paket pekerjaan juga tidak terealisasi 100 persen sesuai perencanaan. “Mulai dari pembangunan laboratorium, asrama, pagar sekolah, ruang kelas baru, ruang serbaguna, hingga mushalla sekolah dengan nilai miliaran rupiah realisasi pisiknya ada yang di bawah 50 Persen,” tukas Hidayat yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Sumbar ini kecewa.
Ketua Fraksi Gerindra ini juga menguraikan kondisi paket paket pekerjaan yang berada di Dinas Sumberdaya Air, “Misalnya paket pembangunan prasarana di beberapa sungai, pembangunan seawall dan pengamanan pantai hingga pembangunan embung di berbagai daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Realisasinya juga banyak yang tidak mencapai 100 persen. Termasuk pembangunan pagar DPRD senilai Rp1,4 miliar lebih, pisiknya hanya terealiasi 62,15 persen sehingga terlihat seperti besi karat yang belum dicat minus hiasan,” katanya.
Dijelaskannya, secara total puluhan paket yang mangkrak tersebut nilai paketnya mencapai ratusan miliar. Namun, dibandingkan antara nilai kontrak dengan realisasi anggarannya maka terdapat selisih sekitar Rp50 miliar lebih yang akan menjadi sisa anggaran. Artinya, bila semua pekerjaan terlaksana 100 perswn maka sisa Rp50 miliar lebih tersebut tidak akan ada atau akan terbelanjakan habis,” terang Hidayat.
Hidayat meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas berserta pejabat proyek. Termasuk pula mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang tidak menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak. (ak)
