Tangkapan layar. Mendagri Tito Karnavian memberi arahan. |
Padanginfo.com-PADANG-Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyambut baik arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam hal pencegahan korupsi.
Mendagri Tito
menyampaikan, banyaknya aparatur Negara terlibat korupsi berdampak kepada
sistim penyelenggaraan negara dan kepercayaan public menjadi menurun..
“Perbaikan
sistem penyelenggaraan pemerintahan, digitalisasi dan peningkatan integritas
penyelenggara pemerintahan diyakini menjadi solusi penting untuk menekan kasus
tindak pidana korupsi, selain peningkatan kesejahteraan,” kata Mendagr dalam
rapat kerja kerja secara virtual dengan kepala daerah se-Indonesia. Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama Wakil Ketua
DPRD Sumbar Suwirpen mengikuti kegiatan itu di Kompleks Gubernuran Sumbar, Senin 24 Januari 2022.
Selain Mendagri, turut
hadir sebagai pembicara dalam rapat tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, serta Kepala LKPP RI, Abdullah Azwar Anas.
Turut mendampingi gubernur,
Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Jasman Rizal, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda
Doni Rahmat Samulo, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rosail Akhyari.
Dalam arahannya,
Mendagri menyebut, rapat kerja ini dalam rangka menekan atau pencegahan angka
kasus tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia. Banyaknya pejabat publik
terkena operasi tangkap tangan KPK, berdampak pada sistem pemerintahan dan
kepercayaan publik pada pemerintah jadi menurun.
Tiga hal penyebab utama
korupsi menurut Tito adalah sistem yang lemah atau buruk, integritas rendah
serta budaya.
"Karena itu perlu
dilakukan perbaikan sistem, yang mengurangi kontak fisik, digitalisasi berbagai
bidang," kata Tito.
Hal senada juga
disampaikan ketua KPK, Komjen Pol. Firli Bahuri, menurutnya salah satu sebab
korupsi karena buruk atau lemahnya sistem. karena itu perlu dilakukan perbaikan
sistem. Sebab banyak ruang yang bisa menjebak kepala daerah untuk melakukan
tindakan korupsi..
"Baru 3 minggu
tahun 2022 berjalan, sudah 3 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Ini
sangat mengkhawatirkan. Menurut saya ada lima wilayah yang rawan, yaitu
pengadaan barang jasa, perizinan, jual beli jabatan, pengesahan APBD serta
filantropi," kata Firli.
Sementara Kepala LKPP,
Abdullah Azwar Anas menyebut belanja
online menjadi suatu keniscayaan dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi.
Untuk mendukung hal itu, LKPP saat ini menurut Abdullah fokus memperkuat
e-Catalog dan Toko Daring
"Pemerintah harus
bergegas menyiapkan aturan yang bisa mengakomodir ini. Transaksi online tahun
2022 ini diprediksi mencapai Rp530 Triliun dengan 32 juta pelaku belanja
online.
LKPP akan memotong mata
rantai birokrasi yang panjang, dengan e-catalog dan toko daring. Bahkan juga
ada juga e-catalog local untuk pemda. Toko daring untuk produk umkm, Bela
(belanja langsung) pengadaan untuk umkm dan koperasi," ujar Abdullah.
Gubernur Mahyeldi
menyambut positif arahan dari pembicara. Menurutnya hal itu perlu
ditindaklanjuti dalam rangka menunjukkan prestasi dan akomodasi produk-produk
lokal yang bisa dipasarkan seperti yang disampaikan oleh LKPP .
"Dan terkait
indikasi korupsi, maka diharapkan bagi seluruh OPD dan juga bagian barang dan
jasa bisa meminimalisir potensi korupsi dengan melakukan tender-tender barang
yang tidak bersentuhan dengan pihak ketiga/pihak yang lain. Sehingga memang
semuanya sudah berjalan secara online," kata gubernur.
"Selain itu kita
juga berfikir tentang kualitas pekerjaan kita. Dan diharapkan kita sebagai OPD
sebagai penanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa betul betul mengkaji
kualitas bekerja yang terbaik.
Mari kita patuhi aturan
yang ada. Sekali lagi mari kita berikan kualitas pekerjaan yang terbaik untuk
pembangunan di Sumbar dan mematuhi peraturan yang ada," ingat gubernur.
Demikian Siaran Pers Dinas
Komunikasi, Informasi dan Statistik Pemprov Sumbar yang disampaikan melalui Media
Centre Pemprov Sumbar.(in).