 |
| Gubernur Mahyeldi menerima cendera mata dari Menteri P3A didampingi nyonya Harneli dan Gemala Ranti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gemala Ranti, |
Padanginfo.com-JAKARTA-Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullahg menemui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati, di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa 25 Januari 2022. Dalam pertemuan itu gubernur menyampaikan proposal untuk fasilitas pendukung dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia.
“Kami berharap ibu
meteri dapat memberikan bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pendukung
kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi,
beberapa item prioritas yang disampaikan
untuk Sumbar adalah bantuan sarana transportasi Mobil Perlindungan (Molin),
Motor Perlindungan (Torlin) dan Boat Perlindungan (Boatlin) bagi daerah yang
belum mendapatkan fasilitas sarana prasarana yang ramah perempuan dan peduli
anak, khususnya di Museum Aditiawarman dan Rumah Ibadah (Mesjid Raya Sumbar).
Gubernur juga
mengusulkan dilaksanakannya event-event nasional di lingkup Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Sumbar. Adanya Dana
Alokasi Khusus terkait Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan kekerasan
perempuan dan anak, serta terbangunnya Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak.
Menteri I Gusti
menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti, baik secara internal maupun akan
dikondisikan dengan kementerian/lembaga terkait.
Pelaksanakan tugas
dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
Indonesia ini, menurut I Gusti sesuai dengan 5 (lima) Isu Prioritas Arahan
Presiden Republik Indonesia untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yaitu Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan,
Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, Penurunan
kekerasan terhadap perempuan dan anak, Penurunan pekerja anak; dan Pencegahan
perkawinan anak.
Demikian siaran pers
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik yang disampaikan melalui Media Centre
Pemprov Sumbar. (in)
