Suaprdi ketika menjaring aspirarasi masyarakat di Payakumbuh (ist)
padanginfo.com- PAYAKUMBUH- Ketua DPRD Sumbar Supardi mendorong pemerintahan pada tingkat lurah menciptakan budaya masyarakat mandiri secara ekonomi maupun sosial. Hal itu mengingat mengingat kondisi keuangan daerah belum stabil usai pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh Supardi saat kegiatan Penyuluhan Keliling Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial Dinsos Sumbar tahun 2022, Selasa (31/5/2022).
Dia menjelaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar pada tahun 2022 pada angka Rp 6,5 triliun, sementara di tahun sebelumnya pada angka Rp 7,4 triliun. Sumbar kehilangan ratusan miliar pada komposisi APBD, sehingga pemerintah provinsi (Pemprov) memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam realisasi bantuan maupun pembangunan infrastruktur.
“Kondisi keuangan daerah yang belum pulih tidak hanya terjadi di Sumbar, namun juga secara nasional maupun dunia,” katanya.
Pada APBD Sumbar sebesar Rp 6,5 triliun, puluhan persennya telah dibagi pada belanja pegawai, kesehatan maupun pendidikan. Untuk bantuan masyarakat, yang bisa dioptimalkan hanya 10 persen. Dengan sisa itu lah dibagi-bagikan kepada kabupaten/kota untuk bantuan pemberdayaan masyarakat, infrastruktur maupun yang lainya. Dalam kenyataannya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan.
Meski kondisi demikian, tidak ada kata pesimis untuk pembangunan yang harus tetap berlanjut, pemerintah provinsi hingga tingkat kelurahan harus mengambil langkah strategis, yakni menciptakan kemandirian masyarakat dengan tidak bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah.
Selain itu, peran LPM sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasikan potensi apa yang menjadi keunggulan daerah, sehingga harus dioptimalkan untuk kemandirian sosial tatanan masyarakat. Jika tidak bisa lakukan, maka dapat berkoordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi.
“Kusus untuk Kota Payakumbuh kemandirian masyarakat sebenarnya telah terlatih, hal itu dibuktikan dengan hidupnya kuliner yang bertahan dalam kondisi apapun, namun hal positif ini harus dibawa pada tingkat pemberdayaan masyarakat, dalam tatanan kelurahan atau nagari,”katanya. (in)
