Ketua DPRD Sumbar didampingi Sekwan Raflis menerima kungjungan 8 Orang calon Jendral, Senin (25/7/2022)
padanginfo.com-PADANG--- Delapan orang "calon Jendral" Sepimti kunjungi DPRD Sumbar dalam rangka praktik kerja dalam negri (PKDN), dengan tema "strategi Polri menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," diterima langsung ketua DPRD Sumbar Supardi di dampingi Sekretaris Dewan Raflis, Senin (25/7/2022).
Delapan orang siswa Sepimti di dampingi Brigjen Pol. DR. Zulkifli,S.IK, MH dan KBP Burhanudin,SIK.MH, guna melakukan pengamatan dan kunjungan langsung, agar tepat sasaran, sehingga mendapatkan solusi dalam melaksanakan perbaikan perekonomian masyarakat, serta melakukan pelayanan.
Delapan orang "calon Jendral" tersebut 5 diantarnya dari Kepolisian yakni KBP Rifki, SH, SIK (LO giat), KBP Ahmad Sulaiman, SIK,MH (Ketua PKDN), KBP Sonny Mahar Budi, SIK, MH,dan KBP Heru Budi Prasetyo,SIK, sedangkan dari TNI 3 orang yakni Kol. PNB Sukarno (Sekretaris PKDN), Kol.Inf. Eko Pasca Herisuci N dan Kol. Laut (P) Rahadian Rahmadi, SE, M.Tr. Hania, melakukan diskusi dan mengorek berbagai informasi berkaitan dengan kondisi masyarkat, khusunya berbagai usaha yang sudah dilakukan pemerintah setempat, bekerjasama dengan TNI dan Polri.
ketua DPRD Supardi menyampaikan secara focus kondisi lahan yang mayoritas di Sumatera Barat miskin ulayat, sehingga perlu dijaga dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjaga budaya daerah ini.
Karena pengelolan masih konvensional, maka terkadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang bisa merugikan masyarakat, dan dapat menimbulkan konflik internal masyarakat, maka perlu kiranya menjadi masukan bagi semua pihak, khususnya petinggi TNI dan Polri, agar masyarakat bisa mendapat perlindungan dalam menjaga serta mengelola ulayat.
"Di Sumatera Barat ini lahan mayoritas milik kaum atau ulayat yang masih dikelola secara konvensional, maka terkadang keluguan masyarakat selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari keluguan masyarakat tersebut, baik dalam penguasaan lahan maupun lainnya, ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi pemilik, dan dapat menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat tersebut, perlu perhatian bagi pemimpin kita baik TNI maupun Polri, agar oknum-oknum tersebut mendapat tindakan jika melakukan hal tersebut," papar Supardi.
Ia juga menambahkan, dukungan TNI, Polri juga amat perlu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dalam membackup gerakan pemerintah daerah, sehingga tataran kehidupan masyarakat semakin meningkat, sehingga mampu menekan tingkat kriminal serta gejolak lainnya.
"Kami juga berharap, kiranya pimpinan TNI dan Polri bisa membackup semua kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat, guna menekan adanya gejolak di tengah-tengah masyarakat," tambah Supardi.
"Ini masukan sangat berarti bagi kami, karena tanpa ada masukan positif, kita akan sulit menjalankan program perbaikan ekonomi dan struktural," respon Brigjen Pol Zulkifli, yang merupakan pendamping Sepim.(in)
