Komisi II DPRDSumbar bahas KUA-PPAS 2023 dengan OPD dan Mitra Kerja (ist)
padanginfo.com- BUKITTINGGI, Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochklasin saat diwawancarai Kamis (21/7) mengatakan, dalam pembahasan rancangan awal KUA PPAS 2023, hal yang fokus didalami yaitu terkait arah kebijakan anggaran di tahun mendatang. Di sini dikaji apakah program yang dirancang sudah mengacu pada RPJPD, dan RJPMD. Kemudian, seperti apa program unggulan yang akan dilaksanakan, dan indikator-indikator yang akan dicapai juga didalami oleh Komisi II.
Demikian ditegaskan Mochklasin saat r menggelar rapat kerja pembahasan rancangan awal KUA-PPAS Tahun 2023 dengan sejumlah OPD yang menjadi mitra kerja komisi tersebut, Rabu (20/7), di Novotel Bukittinggi.
Menurut Mochklasin, secara umum Komisi II meminta OPD agar merapikan usulan program kerja yang akan dijalankan. Komisi yang membidangi ekonomi itu meminta OPD jangan hanya mengcopi paste atau menjalankan program rutin yang memang sudah ada sebelumnya. Namun program yang dijalankan mestilah sesuai dengan target-target yang telah diamanahkan dalam RPJMD.
“Yang kedua, kita juga mengawal bagaimana komitmen dari kepala daerah, berkaitan dengan alokasi 10 persen anggaran untuk sektor pertanian,” ujarnya.
Ia menuturkan, terkait alokasi 10 persen anggaran untuk pertanian ini, ada beberapa catatan-catatan yang diberikan pihaknya.
Pertama, anggaran 10 persen untuk pertanian dalam arti luas harus dipastikan mampu terpenuhi. Kedua, anggaran untuk OPD mitra kerja Komisi II jangan sampai mengalami penurunan. Hal ini karena, secara umum progul yang dimiliki gubernur pelaksanaannya berada di OPD-OPD yang menjadi mitra kerja II.
“Komisi II ini kan membidangi ekonomi. Program unggulan itu banyak berada di OPD yang menjadi mitra Komisi II, ada Dinas Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Tenaga Kerja. Amanat RPJMD dan progul gubernur yang salah satunya melahirkan 100 ribu entreprenuer itu ada di sana. Sebab itu kita minta anggaran mitra kerja Komisi II sampai dikurangi,” katanya.
Lebih lanjut Mochklasin menyampaikan, saat pembahasan rancangan awal KUA-PPAS 2023, Komisi II juga merekomendasikan pada OPD yang memiliki program kerja berhububungan dengan progul gubernur,namun belum terakomodir optimal dari sisi anggaran, agar segera mengusulkan dengan alasan-alasan jelas dan kuat. Sehingga nantinya Komisi II bisa memperjuangkan saat pembahasan KUA-PPAS di tingkat Banggar. (in)
