DPRD Sumbar Lakukan Bimtek Penyusunan APBD 2023 di Jakarta

 

DPRD Sumbar melakukan Bimtek Penyusunan APBD 2023, 3-6 Oktober di Jakarta. Foto.ist

padanginfo.com-JAKARTA- Seluruh anggota DPRD Sumbar  3-6 Oktober 2022 ini  melakukan  kegiatan  bimbingan teknis (Bimtek) dalam hal persiapan penyusunan anggaran untuk tahun anggaran 2023.

"Ini Bimtek yang ke empat kalinya diselenggarakan. Tujuannya adalah untuk memberi wawasan dan  pemahaman agar kelak dalam penyusunan anggaran bisa ditelaah lebih cermat,  fokus dan terarah, " kata Ketua DPRD Sumbar Supardi ketika membuka Bimtek, Senin 3 Oktober di Hotel Balairung Jakarta. 

Supardi yang didampingi Wakil Ketua DPRD  Suwirpen,   Indra Dt Rajo Lelo dan Irsyad Syafar mengatakan,  setiap akan dilakukan penyusunan anggaran, hal-hal terkait dengan pemahaman dan urgensi kegiatan mutlak dipahami oleh anggota dewan. Sehingga dalam pembahasan bersama stake holder di masing-masing OPD,  argumentasi-argumentasi yang disampaikan bisa menjadi penilaian. 

"Selama periode kedewanan ini,  kami sudah 18 kali mengikuti Bimtek terkait penyusunan  anggaran," ungkap Supardi. 

Adapun pemberi pembekalan dalam Bimtek ini disesuaian dengan bidang yag dibahas. Mereka adalah pakar yang teruji keilmuannya.  Di antaranya,  Rektor Universitas Respati Indonesia Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo, drg, MS, mantan  Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri  Dr. Hari Nur Cahya Murni, serta perwakilan dari dari KPU-RI.

Ada 2 hal yang dibahas yakni, tentang penyusuna APBD tahun 2023, pendalaman UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan penerapannya dalam penyusunan APBD 2023 serta tata kelola penyelenggaran Pemilu serentak tahun 2024.

"Pada topik pertama kita fokus pada pendalaman penyusunan APBD tahun 2023, karena banyak yang perlu didalami dari narasumber, sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP Nomor 11 tahun 2019," jelas Supardi.

Di sisi lain, jelas Supardi,  dibahas juga masalah anggaran Pendidikan Agama, yang selama ini tidak masuk dalam hitungan anggaran APBD. Tentunya ini perlu pendalaman,  apakah penganggarannya dalam hitungan 20 persen APBD untuk pendidikan atau di luar itu. 

Menurut Supardi,  pembahasan RAPBD 2023 masih menunggu pedoman dari Kemendagri. 

"Kita masih menunggu Permendagrinya, " kata Supardi.(in)