"Memang fokus pembangunan kita pada 2018 dan 2019 kepada masalah infrastruktur dan masalah sosial lainnya," kata Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019 (Musrenbang RKPD) di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Selasa.
Ia mengatakan prioritas pembangunan Pasaman Barat tahun 2019 ditetapkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana daerah tertinggal.
Selain itu pembangunan sarana olahraga serta persiapan penyelenggaraan Porprov tahun 2020.
Kemudian pembangunan ibukota kabupaten Simpang Empat, peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan standar pelayanan minimum pendidikan.
"Masalah pengelolaan keuangan daerah juga menjadi perhatian kita semua. Kebijakan pengelolaa daerah harus disesuikan dengan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan perbendaharaan," ujarnya.
Ia menyebutkan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan baik yaitu dengan menerapkan azas-azas dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.
Begitu juga dengan pengelolaan aset pemerintah daerah, sehingga harapannya dapat mempertahankan predikat tertinggi pengelolaan keuangan daerah yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, masalah kebijakan pendanaan daerah tidak akan berarti bila tidak didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang optimal.
Untuk membiayai penganggaran belanja daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
"Kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saya tekankan agar memaksimalkan pencapain target pendapatan yang telah ditetapkan, baik itu disektor pajak daerah maupun retribusi? daerah. Serta juga menjadi sumber potensi baru yang tentunya tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha," ujarnya.
Ia menekankan agar kepala OPD ebih giat mencari peluang pendanaan program dan kegiatan melalui anggaran pemerintah yang lebih tinggi baik itu APBD provinsi, APBN dan DAK sehingga usulan pembangunan terakomodir sesuai prioritas yang ditetapkan.
Sementara itu, Ketua Dewan Riset Daerah Pasaman Barat, Rusdi Lubis mengatakan Musrembang RKPD tahun 2019 ini diharapkan akan mendapatkan rencana pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, karena pembangunan akan dinikmati oleh masyarakat.
Selain itu masih ada tugas semua pihak untuk memberantas maksiat dengan menggandeng Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, dai dan penyuluh agama.
"Memang infrastruktur menjadi prioritas namun Penkab juga harus memperhatikan pembangunan ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan agar ada semangat dari setiap daerah tersebut," katanya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Joni Hendri mengatakan Musrenbang dilaksanakan sesuai sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017.
"Musrembang RKPD merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati usulan program dan kegiatan pembangunan daerah pada pelaksanaan musrembang kecamatan dan tindaklanjutnya pada Renja OPD," ujarnya.
Menurutnya hasil kesepakatan pelaksanaan Musrembang RKPD selanjutnya akan dijadikan salah satu masukan untuk perbaikan rancangan dokumen RKPD Pasaman Barat tahun 2019.
Hadir dalam Musrembang RKPD tersebut yakni Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), pimpinan dan anggota DPRD Pasaman Barat, dewan riset, jajaran OPD dan walinagari se-Pasaman Barat.(*/ant)
