Terkait sertifikat ini, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan sertifikat-sertifikat untuk masjid, mushala, surau, pondok pesantren, dan madrasah.
Menurut Presiden, hal itu sangat penting karena setiap turun ke bawah, sering sekali ia mendengar bahwa masjid, musala, surau maupun pondok pesantren banyak yang belum bersertifikat. Beberapa di antaranya bahkan mengeluh mengenai sengketa lahan.
“Saya perintahkan kepada Menteri BPN saat itu untuk segera diselesaikan sertifikatnya. Alhamdulillah, siang hari ini telah diserahterimakan pada Bapak/Ibu sekalian sebanyak 510 sertifikat,” ujar Presiden.
Hanya saja, menurut Jokowi, jumlah itu baru sebagian kecil. Tetapi paling tidak, sebutnya, sudah dimulai dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki oleh masjid, musala, surau, pondok maupun madrasah dan lain-lainnya.
“Kita harapkan yang namanya sengketa lahan, sengketa tanah itu sudah tidak ada lagi karena tanda bukti hak hukum atas tanah itu sudah diberikan pada Bapak/Ibu sekalian,” tambah Jokowi
Kunjungan Presiden ke Sumbar kali ini antara lain untuk meresmikan kereta api Minangkabau Ekspres dari BIM ke Padang dan meresmikan Pondok Pesantren Terpadu Buya Hamka di Padang, Sumatera Barat.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara kali ini antara lain, Ibu Negara Iriana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wantimpres Sidarto Danusubroto, Wamen ESDM Archandra Tahar, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.(*/pic)
