Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kenyamanan penggunjung pasar dan para pedagang di daerah adalah dengan menjadikan pasar tersebut memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Setidaknya ada sebanyak sembilan pasar rakyat di Pessel yang ditargetkan memenuhi kriteria SNI. Sembilan pasar itu tersebar di sembilan kecamatan dari lima belas kecamatan yang ada. Sisanya akan dilakukan pengembangan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan standar yang semestinya.
Hal itu disampaikan Bupati Pessel, Hendrajoni Rabu (16/5) terkait dengan telah diresmikanya Pasar Koto Barapak Bayang, sebagai salah satu pasar rakyat yang ditergetkan masuk sebagai salah satu pasar yang SNI dari sembilan pasar tersebut kepada pesisirselatan.go.id.
"Saat ini ada sembanyak sembilan yang dikembangkan menjadi pasar rakyat yang memenuhi kriteria SNI di Pessel. Diantara sembian pasar itu, salah satunya adalah Pasar Koto Barapak di Kecamatan Bayang, sebagai mana diresmikan Selasa(15/5)," ungkap Hendrajoni.
Dia berharap melalui pembangunan yang sudah dilakukan saat ini, tingkat kunjungan dan kenyamanan masyarakat untuk bertransaksi semakin tinggi pada pasar-pasar rakyat yang ada di daerah itu.
Disampaikanya bahwa pembangunan dan pengembangan pasar tradisional merupakan prioritas utama yang dilakukanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pessel.
" Pasar perlu dibangun karena merupakan pusat transaksi. Namun dalam melakukan pembangunan kita harus fokus dan dilakukan secara tuntas. Makanya berbagai sarana dan prasarana penunjang yang belum ada, diminta untuk kembali diusulkan agar bisa dianggarkan pada tahun 2019 nanti," ungkapnya.
Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Pessel, Azral secara terpisah menjelaskan bahwa pembangunan Pasar Koto Barapak dengan anggaran sebesar Rp 2,780 miliar itu, bersumber dari APBD Pessel tahun 2017.
" Pelaksanaan pembangunan pasar rakyat pada lahan seluas 1,8 hektare di Nagari Koto Barapak, bersumber dari APBD kabupaten sebesar Rp 2,780 miliar. Karena untuk menuju pasar rakyat yang memiliki SNI masih perlu didukung oleh berbagai sarana dan prasarana penunjang, sehingga untuk memenuhi kebuhuan itu akan kembali diupayakan pada tahun 2019 nanti," ungkapnya.(pic)
