Ketua Forum Wali Nagari Kabupaten Padang Pariaman, H Zul Hendrayani, kepada media mengatakan, Bupati Padang Pariaman, sebagai perpanjangan tangan Prisiden di daerah, harus mengeluarkan pula Peraturan Bupati (Perbub) tentang pembayaran THR Wali Nagari bersama perangkat nagari dan Bamus, untuk tahun 2018.
Menurut Zul, Wali Nagari bersama perangkat dan Bamus, sama-sama bertugas melayani masyarakat dan bekerja juga untuk masyarakat, tentu membutuhkan pula THR dalam menghadapi lebaran Idul Fithri 1439 H ini, makanya Bupati selaku kepala daerah, memikirkan juga kebutuhan Wali Nagari dan perangkat serta Bamus, selaku pelayan masyarakat paling terendah di negeri ini.
"Supaya tidak terjadi kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat, apalagi pendapatan wali nagari bersama perangkat dan bamus tidak sebanding dengan ASN, Polri, TNI dan Pensiunan," ujar Zul Hendrayani.
Ungkapan senada juga disampaikan Ketua Bamus Nagari Koto Baru, Afredison, Bupati Padang Pariaman, mempunyai kewajiban memikirkan Tunjangan Hari Raya (THR) Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Bamus, karena sama-sama abdi negara yang pendapatannya masih di bawah standar minimum.
"Kita berharap Bupati Padang Pariaman, untuk mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang pembayaran THR Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Bamus," tambahnya.
Soal anggaran THR Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Bamus, sebut Afredison, bisa dianggarkan pada APB Nagari Perbuhan (APB N P) Tahun 2018 ini, tentu dengan dasar ada Perbub, sebagai dasar hukumnya.
Sementara itu Efa Nurza, Sekretaris Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Parit Malintang, ikut mendukung apa yang disampaikan Forum Wali Nagari Padang Pariaman, H. Zuul Hendrayani dan Ketua Bamus Nagari Koto Baru, Afredison tentang THR bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Bamus.(mir)
