 |
| M. Nurnas |
 |
| Saidal Masfiyuddin |
 |
| Suwirpen Suib |
Demikian pernyataan tiga orang anggota DPRD Sumbar, M. Nurnas, Suwirpen dan Saidal Masfyudin. Pendapat diminta secara terpisah, Sabtu (16/2). Saidal Masfiyuddin melihat rawan bencana tersebut mulai dari ancaman gempa, stunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api.
Saidal dari Fraksi Golkar itu meminta, agar penganggaran bidang mitigasi dan tanggap bencana mesti benar-benar optimal.
Terkait program, ia meminta semua pihak bisa berkordinasi agar bisa menanggulagi .
dampak buruk bencana alam. Untuk hal yang terlihat, harusnya deteksi dini dilakukan.
“Artinya tidak kuat perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penganganan bencana. Padahal daerah kita rawan. Harusnya disiapkan SOP jelas pra bencana maupun pasca bencana,” katanya, sebagaimana dilansir situs resmi DPRD Sumbar
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Sumbar, meminta Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD), melakukan edukasi terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana alam, khususnya gempa bumi. Secara geografis Sumbar berada pada daerah megatrust dan gempa datang tidak dapat diprediksi.
“Ancaman gempa dapat terjadi kapan saja , oleh sebab itu, masyarakat mesti mendapatkan edukasi agar mengetahui apa yang harus dilakukan saat menghadapi gempa,” ujar ketua Komisi IV DPRD Sumbar Suwirpen Suib.
Dia mengatakan, sarana prasarana penunjang mitigasi bencana harus dalam keadaan optimal, saat ini, banyak shelter dan jalur evakuasi tidak dilakukan perawatan sehingga butuh perbaikan. Masyarkat juga mesti cerdas mengsiasati jenis gempa agar tidak terjadi kepanikan yang membahayakan.
 |
| Foto dokumen gempa Padang 2009 |
"BPBD Sumbar sudah patut mendata daerah yang butuh shelter dan harus merancang pembangunan. Saya menyarankan, harus ada pembangunan shelter di Kelurahan Ganting Koto Tangah, persis di pinggir jalan. Shelter ini dapat menampung warga pada penduduk yang bermukim di Pasie nan Tigo," tegas Nurnas, dari fraksi Demokrat itu.
Ia melihat kawasan Pasie Nan Tigo hingga jalur jalan raya ke Pasar Lubuk Buaya tidak punya bangunan lantai dua yang dapat dijadikan evakuasi sementara, termasuk sekolah-sekolah di kawasan itu.
Bukan itu saja Nurnas, edukasi kebencanaan dapat memeberi pemahaman kepada masyarakat. Apa yang harus atau apa tindakan yang dilakukan masyarakat saat bencana terjadi. "Ini patut pula dilakukan kembali," sebutnya. Ia menambahkan, jalur evakuasi yang ada saat ini saat mengaburkan dan segera diperjelas
Persoalan bencana harus ditanggapi serius. Beberapa waktu lalu para pakar memprediksikan bahwa akan terjadi gempa dengan skala besar di Sumbar, namun itu hanya preksi semua kembali kepada yang diatas, berangkat dari hal ini perlu langkah antisipasi .
Perihal anggaran, katanya, Komisi IV telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk kebencanaan hal itu mesti dioptimalkan. Tidak hanya anggaran dalam porsi APBD, namun juga dana tanggap darurat yang selalu tersedia saat dibutuhkan.
Sebagaiman diketahui, tahun 2009 kota Padang dilanda gempa besar dengan kekuatan 7,9 SR. Gempa tidak berpotensi tsunami, namun sedikitnya 2000 jiwa meninggal. Korban banyak yang meninggal di Padang dan lainnya Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. Seebelumnya 2007, Padang juga dihoyak gempa.
"Saya rasa pengalaman gempat 2007 dan 2009 jadi bahan evaluasi total bagi pemprov, BPBD daerah dna relawan untuk melangkah pencegahan kebencanaan hari ini dan ke depannya," sebut Nurnas (mp)
