 |
| International Event ini melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat -Prof Dr. H. Irwan Prayitno, Psi MSc, di Padang, baru-baru ini (PKBI) |
Menurut data BPS, potret sanitasi di Indonesia saat ini adalah 74.58% untuk akses sanitasi. Dapat dipastikan Indonesia tidak dapat mencapai target RPJMN 2019 untuk mencapai akses 100%. Dari 74.58% akses tersebut, akses yang dapat dinilai termasuk sanitasi aman hanya 7.42% pada tingkat nasional.
Melalui Program Voice for Change Partnership (V4CP), SNV Indonesia menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan International Wash Learning Event yang bertempat di Padang, Sijunjung dan Solok tanggal 22-26 Juli 2019.
Acara tersebut dihadiri oleh Kedutaan Besar Belanda, AKKOPSI, SNV Belanda, SNV Kenya, SNV Ghana, PKBI, LP2M, YKWS, dan Mitra Bentala.
SNV adalah organisasi pembangunan nirlaba Belanda dengan fokus pada pengembangan aktor pembangunan dengan meningkatkan kapasitas lokal, meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan, menguatkan sistem pemerintahan serta mendukung kelompok marjinal dengan menciptakan akses pasar untuk masyarakat prasejahtera. Dibentuk di Belanda tahun 1965, SNV telah bekerja di lebih dari 30 negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
International Learning Event merupakan kegiatan tahunan yang mana antar negara saling berbagi mengenai cara menciptakan pasar, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan rantai pasok dalam sektor sanitasi guna mencapai ODF dan akses sanitasi universal. Pelibatan sektor swasta dalam isu sanitasi juga menjadi salah satu topik penting. Direktur Sustainability Danone, CEO Cleanomic, dan CEO Toilet Rates berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai peran swasta dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan NGO untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan PBB atau biasa disebut dengan SDGs (Sustainable Development Goals) khususnya tujuan keenam dalam memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan di Indonesia.
Terkait masalah itu baru- baru ini di Padang ,International Event ini melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat -Prof Dr. H. Irwan Prayitno, Psi MSc- bersama dengan Sekretaris Satu Kedutaan Belanda, Direktur SNV Indonesia, SNV Belanda, SNV Kenya, SNV Ghana, para direktur dari NGO Lampung (YKWS dan Mitra Bentala) dan Padang (PKBI, LP2M) untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam percepatan pembangunan sanitasi di Sumatera Barat. Difasilitasi oleh Akkopsi, audiensi diawali dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan, praktik baik, dan tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia, Belanda, Kenya, dan Ghana.
Beberapa program yang sudah dilakukan pemprov Sumbar yakni monev desa ODF dan verifikasi kab/kota ODF dan pemberian lebih dari 1700 jamban gratis kepada masyarakat. Namun tidka bisa dipungkiri masih banyak tantangan yang dihadapi. Saat ini baru 2 kabupaten dari 19 kabupaten di Sumatera Barat yang ODF.
“Sumbar punya banyak sungai dan pantai sehingga BAB di sungai dan pantai sudah membudaya. Bahkan dulu di Pariaman terkenal dengan WC terpanjang. Untuk itu harus dimulai pendekatan bahwa BAB itu di WC bukan di sungai atau pantai. Pemprov Sumbar serius untuk mencapai target sanitasi. Sumbar memang ada peningkatan namun secara persentase belum maksimal. Kunci utama yang sedang kami upayakan yakni koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan meningkatkan kesadaran masyarakat.” Ujar Irwan Prayitno Gubernur Sumbar.
Gubernur mempunyai komitmen untuk menjadikan Sumatera Barat menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang ODF. Langkah nyata setelah audiensi ini adalah menyusun Peraturan Gubernur mengenai percepatan pencapaian ODF dan pembangunan sanitasi. Selanjutnya Gubernur berkomitmen untuk memonitor dan mengontrol pemerintah kabupaten/kota dalam hal perencanaan, sistem melalui Pergub, kepemimpinan, sosilisasi pentingnya sanitasi kepada masyarakat, dan pelibatan sektor swasta.
Permasalahan sanitasi ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu pemerintah daerah di berbagai tingkatan dan lini perlu membangun kemitraan dengan berbagai kalangan masyarakat, pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, penyedia layanan, pihak swasta termasuk mengoptimalkan potensi CSR sebagai sumber daya program. Selain itu, media memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi untuk membantu perubahan perilaku di masyarakat dan sebagai suara advokasi untuk kebijakan sanitasi yang lebih menyeluruh dan inklusif.
“Semua ini berkat kerjasama dengan semua pihak, sehingga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan sanitasi berjalan dengan baik, mulailah stop Buang Air Besar Semabarangan.” Tambah Irwan Prayitno Gubernur Sumbar.(rel/ak)
