Dalam pada itu, para perantau Sumbar pun makin banyak yang pulang kampung. Jumlahnya diperkirakan sudah mencapai angka 30.000 lebih.
“Pelaksanaan pembatasan selektif, akan dilakukan tim terpadu di sembilan pintu masuk Sumbar. Tim terpadu terdiri dari unsur Polri, TNI, Dishub, Satpol PP dan petugas kesehatan,” kata dalam konferensi melalui video yang dipimpin Wakil Gubernur Nasrul Abit, Minggu (29/3/2020
Pembatasan selektif akan berlangsung dari 31 Maret hingga 13 April 2020. Tim akan bekerja di sembilan perbatasan. Yaitu, dua di perbatasan Pesisir Selatan dengan Bengkulu dan Kerinci, Jambi. Kemudian, perbatasan Kabupaten Limapuluh Kota dengan Riau serta Pasaman dengan Sumatra Utara dan Riau. Lalu, perbatasan Pasaman Barat dengan Sumut. Juga, perbatasan Dharmasraya dengan Jambi dan Solok Selatan dengan Kerinci, Jambi.
“Jika terindikasi sakit, akan dikirimkan ke fasilitas kesehatan secara berjenjang,” jelasnya.
Setiap pendatang akan didata. Data akan dikirimkan ke Satgas Kabupaten dan Kota untuk mengawasi kesehatan mereka. Diingatkannya, kepada seluruh pendatang dan perantau yang masuk ke Sumatera Barat mengisolasi diri selama 14 hari di rumah masing-masing.
Ia berharap, perantau dan pendatang di Sumbar maklum atas tindakan yang diambil Pemprov Sumbar. Menurutnya, hal itu untuk kebaikan bersama menjaga semua masyarakat di Sumatera Barat.
Pada kesempatan lain, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga meminta pemerintah kabupaten dan kota segera melakukan rasionalisasi penganggaran, serta cepat melakukan pengadaan kebutuhan sesuai revisi APBD berdasarkan peraturan PMK nomor 6 tahun 2020 dan Permendagri nomor 20 tahun 2020.
Menurut Irwan Prayitno, pemerintah daerah dapat melaksanakan revisi APBD dengan fokus meningkatkan kapasitas dalam rangka meningkatkan kapasitas rumah sakit dalam rangka menangani Covid-19 dan juga kampanye, serta pergunakan dana tak terduga, sesuai kebutuhan.
“Jangan ada lagi alasan daerah tidak ada pembiayaan dalam penanganan penyebaran Covid-19 ini. Pergerakan arus kedatangan dari delapan pintu masuk ke Sumbar harus dikendalikan,” ujarnya.(afr)
