Kota dengan status resiko tinggi tersebut terungkap di situs covid19.go.id. Bahwa, hingga Sabtu (29/8/2020) terdapat 32 daerah di Indonesia berstatus zona risiko tinggi penyebaran Covid-19 atau zona merah.
Sementara data terbaru hari ini, Sabtu (29/8/2020), seperti laporan sementara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Sumatra Barat (Sumbar) tercatat sebanyak 90 warga Sumbar positif terinfeksi Corona. Sebanyak 46 kasus diantaranya merupakan temuan di Kota Padang.
Juru Bicara Covid-19, Wiku Adisasmito menyebutkan, soal peta zona risiko penyebaran Covid-19 ditentukan dalam 3 indikator kesehatan masyarakat, dan disusun oleh tim epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Semua indikator ini berbasis data pencatatan, sumbernya dari data surveilans dan database rumah sakit yang dicatat oleh Kementerian Kesehatan. Ini merupakan sumber data terbaik yang dimiliki Indonesia,” ujarnya.
Dijelaskannya, menentukan zona itu dengan melakukan pendekatan dan penghitungan, kemudian dilakukan skoring dan pembobotan, sehingga terbagi dalam 4 warna zona.
“Warna tersebut dipilih berdasarkan warna kebencanaan yang lazim digunakan untuk mengidentifikasi risiko wilayah, itu juga merupakan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO,” jelas Wiku.
Diungkapkan, zona risiko tinggi atau zona merah skornya 0-1.80, zona risiko sedang atau zona oranye skornya 1.81-2.40, zona risiko rendah atau zona kuning skor 2.41-3.0 dan zona tidak ada kasus masuk dalam zona hijau.
“Daerah yang masuk zona hijau itu, tidak ada tercatat kasus positif atau pernah terdapat kasus namun tidak ada penambahan kasus baru selama 4 minggu dan angka kesembuhan telah mencapai 100 persen,” jelasnya.
Terkait hal itu, Walikota Padang Mahyeldi menyebutkan pemerintah pusat perlu melakukan analisa lebih tajam dan lebih dalam. Menurutnya pemerintah pusat kurang menghargai apa yang telah dilakukan daerah yang telah maksimal melakukan tracing.
“Jangan kira daerah yang sedikit itu tidak ada penyebaran, tetapi lihat kerjanya, evaluasi kinerjanya, kita sudah puluhan ribu mengirim sampel. Pusat harus menghargai ini. Pusat juga gagal paham dalam hal ini,” katanya.(ak/afr)
