 |
| Miko Kamal. |
Pernah mendengar istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)? Pasti ada yang sudah, ada pula yang belum.
Bagi yang belum, atau yang sudah pernah dengar tapi belum begitu paham, mari saya jelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin. Dari situs wikipedia dapat dibaca bahwa, di level negara, IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Pakistan Mahbub ul Haq tahun 1990, kemudian digunakan dan dikembangkan oleh nobelist Amartya Sen.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sederhananya begini, tinggi rendahnya IPM sebuah negara/daerah tergambar dari seberapa luas penduduknya dapat mengakses hasil-hasil pembangunan.
Jadi, menurut teori IPM ini, segala pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah wajib dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan tidak boleh hanya sekadar memuaskan hasrat segelintir orang saja.
Contoh sederhanya begini; trotoar bagus yang dibangun Walikota Mahyeldi (Buya M) dapat digunakan oleh pejalan kaki, orang dengan kebutuhan khusus, dan lain sebagainya.
Contoh yang lain; Buya M membenahi pantai. Karena itu, datanglah wisatawan berduyun-duyun menikmati pantai indah dan nyaman yang membuka peluang pedagang lokal mengeruk rezeki. Pasalnya, ragam dagangannya laris manis dibeli para wisatawan.
Satu lagi contohnya; pasar-pasar satelit dibenahi Buya M. Masyarakat senang. Berbondong-bondonglah mereka datang ke pasar yang menggairahkan praktik jual dan beli.
Jelas ya.
Sekarang mari kita lihat IPM kota Padang di bawah kendali Buya M. Dari data terakhir (2019), IPM kota Padang mencapai angka 82,68. Angka itu tertinggi di Sumatera Barat. Hanya kota Bukittinggi yang berani membayangi diangka 8, tepatnya 80,71. Kota-kota dan kabupaten lainnya jauh di bawah itu.
Sekadar perbandingan, IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 hanya 72,39. Capaian IPM nasional lebih rendah lagi. Hanya 71,92.
Angka-angka IPM tidak bermakna kosong. Tapi menggambarkan kesuksesan seorang pemimpin/kepala daerah memimpin pembangunan yang berkualitas. Baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia yang dipimpinnya. Singkatnya, semakin tinggi angka yang didapatkan, semakin sukseslah pemimpin itu.
Kata orang bijak, kebahagiaan tertinggi adalah memberi atau berbagi. Sebagai pemegang KTP Padang, saya ingin sekali berbagi bagaimana nikmatnya dipimpin Buya M kepada rakyat Sumbar di luar kota Padang.
Sebaliknya, rakyat Sumbar non-Padang juga berhak kok merasakan kenikmatan itu. (Miko Kamal)
