 |
| Ketua DPRD Sumbar, Supardi, temui para pendemo |
padanginfo.com - PADANG - Aksi demo mahasiswa di Padang berlangsung hingga petang. Sebelum magrib mereka sudah membubarkan diri. Hujan yang turun juga membuat para pendemo tidak fokus.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat hadir menemui aksi mahasiswa di DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu, (7/10/2020).
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pihaknya akan mengusulkan nanti kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang kembali UU omnibus law.
"Kita akan usulkan itu, oke," ujar Supardi disambut tepuk tangan meriah dari peserta aksi.
Menurut Supardi, pihaknya berdasarkan fungsi DPRD yang dimiliki tentu akan menyerap aspirasi peserta aksi, salah satu fungsi pemgawasannya.
"Kita memiliki kewenangan mengontrol kebijakan di daerah. Ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, maka kita memiliki keterbatasan, namun kita akan upayakan salurkan sesuai saluran atau corong tersedia," ujar Supardi.
Terkait pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, ia mengatakan sebagai ketua DPRD Sumbar tidak bisa memutuskan untuk menerima atau menolak pengesahan Undang-undang tersebut.
“Begitu juga dengan DPRD Sumbar yang juga tidak bisa menyatakan menolak atau menerima pengesahan Undang-undang Cipta Kerja,” tambahnya.
Sementara itu, penasehat FKPPI Sumbar Djon Firman mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah resmi menerapkan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Tampak malah dilanggaar oleh beberapa peserta aksi demo di DPRD Sumbar terkait tuntutan dicabut omnibus law cipta kerja yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.
"Saya rasa perda AKB tak efektif dan sia-sia saja, sudah bersuluh mata rang rami begalanggang mata orang banyak, peserta aksi tampak melanggar Perda tersebut," ujar Djon Firman yang akrab disapa Joni Kalong ini.
Menurut Djon Firman, perda AKB jelas-jelas mengingatkan dan untuk menerapkan, agar masyarakat memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan mandi.
"Kita heran sedikitlah, kepada anak- anak saya ini, semua corong atau wadah untuk melakukan upaya hukum sudah ada dan disediakan, maka lebih baik upaya tersebut dilakukan," ujar Djon Firman.(*/afr)
