 |
| Rombongan Komisi 1 DPRD Sumbar dan Perangkat Nagari Kabupaten Pessel (dok) |
padanginfo.com-Pesisir Selatan - Anggota Komisi 1 DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencek pengelolaan APBNag. Mereka mengingatkan Wali Nagari beserta Bamus untuk menganggarkan penanganan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Dana Desa 2021.
"Dua item itu wajib direalisasikan agar pencairan Dana Desa tahap dua tidak terganggu," kata Bakri Bakar, anggota Komisi 1 dalam pertemuan di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan, Jum'at (19/2). Ikut juga dalam rombongan anggota Komisi 1 lainnya, Zarfi Deson, (Partai Golkar) serta staf komisi Rio Eka Putra. Dari penyelenggara pemerintahan mendampingi Kepala Dinas PMD Sumbar Syafrizal Ucok, dan Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Firmanto,
Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan, dalam rangka menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) pihaknya akan menyurati Kementerian Desa untuk menanyakan apakah Dana Desa bisa digunakan membantu penyelenggaraan. Sebab dana yang disediakan APBD kabupaten sangat terbatas dan tidak mencukupi.
Namun, untuk sarana protokol kesehatan Covid-19 dalam Pilwana seperti peralatan cuci tangan, masker, hand sanitizer dan lain-lain bisa digunakan Dana Penanganan Covid-19 yang wajib ada sebesar 8 persen di APBNag, karena memang tujuannya adalah untuk pengendalian penyebaran Virus Covid-19.
"Dalam anggaran penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dana bisa diakomodir fasilitas untuk Nagari Tangguh dan Nagari Bersih Narkoba. Sedangkan untuk BLT prioritaskan saja warga yang sakit kronis menahun," jelas Syafrizal Ucok.
Dalam kesempatan yang sama, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Nagari (PMN) Pesisir Selatan Wendi menyampaikan, bahwa Dana Desa di Pessel belum ada yang cair, karena nagari masih sedang melakukan pembahasan APBNag. "Insya Allah awal Maret sudah cair Dana Desa, memang kita terkendala karena peraturannya banyak berubah dari pusat," kata Wendi.
Dana Desa tahun 2021 untuk Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah Rp167 miliar untuk 182 nagari.(isn)
