Notification

×

Iklan

Powered By Blogger

Indeks Berita

Komisi IV DPRD Sumbar Temukan Proyek Mangkrak di Payakumbuh

Jumat, 08 April 2022 | April 08, 2022 WIB Last Updated 2022-04-08T07:00:38Z

HM NUrnas tengah meninjau proyek yang dibiayai APBD di Batang Agam dan Batang Pulai (ist)

padanginfo.com-
PAYAKUMBUH --- Komisi IV DPRD Sumbar melakukan fungsi pengawasannya terkait proyek infrastruktur, termasuk meninjau proyek mangkrak  di Kota Payakumbuh.


"Kita melihat kegiatan pemasangan turap Batang Agam dan Batang Pulai di Kota  Payakumbuh dan Pembangunan Jembatan Sikali di Kota Payakumbuh, itu baru sebahagian dari program kegiatan di APBD 2021, di mana  kegiatan tersebut tidak  selesai dan melewati tahun anggaran dan proyek itu tak kenal dengan proyek tahun jamak," ujar Anggota Komisi IV DPRD Sumbar HM Nurnas kepada wartawan, Kamis 7 April 2022 di Padang. 


"Tidak rahasia lagi di dunia kontraktor dan masyarakat pemerhati infrastruktur Sumbar, bahwa tahun 2021 adalah catatan kelam pengerjaan proyek didanai APBD Sumbar, " ujar HM Nurnas. 


Menurut politisi senior Partai Demokrat ini pada tahun anggaran 2021 sangat banyak kegiatan pembangunan tidak bisa selesai 100 persen sampai akhir tahun, proyek mangkrak itu juga terdapat di mitra Komisi IV seperti Dinas SDA&BK dan Dinas BMCK&TR.


Bahkan di dinas lain informasinya sudah ada masuk radar penyidikan kejaksaan. 


"Dalam proses pengerjaan proyek APBD, bagi pengerjaan tidak siap tersebut masih ada waktu 50 hari untuk menyelesaikannya dan si pelaksana dikenakan denda maksimun. Dan Pembayaran sisanya dibayarkan nanti di APBD Perubahan 2022," ujar HM Nurnas. 


Menurut HM Nurnas dulu pernah menjadi Ketua LPJK Sumbar penyebab proyek tak tuntas sesuai tahun anggaran beragam. Tapi kata HM Nurnas jangan beralasan soal harga terlalu tidak sesuai dipasaran atau alasan lain. 


"Itu alasan mengada-ngada namanya tu, karena setelah jadi kontrak maka tidak ada alasan harga lagi. Sebagai kontraktor jangan asal menawar untuk mendapatkan pekerjaan, karena begitu sudah jadi kontrak maka menjadi kewajiban bagi si kontraktor mengerjakannya,"ujar HM  Nurnas. 


Terkait banyak proyek di APBD Sumbar tahun 2021 tak tuntas 100 persen, HM Nurnas menekankan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ) Setdaprov Sumbar menjadikan kelamnya soal proyek di 2021 sebagai bahan evaluasi agar 2022 dan selanjutnya tidak terjadi lagi. 


"Biro PBJ jangan asal memenangkan penawaran yang terendah. Ingat, pekerjaan konstruksi itu tidak seperti membuat onde-onde. Pekerjaan konstruksi itu adalah teknik, kualitas harus mutlak," ujar Nurnas. (in)


Tag Terpopuler

×
Berita Terbaru Update