Pembatasan pembelian BBM Pertalite di Jakarta. Foto.Dok
padanginfo.com-JAKARTA - Warga DKI Jakarta yang biasa membeli Bahan Bakar Minyak atau BBM jenis Pertalite harus bersiap-siap menghadapi pembatasan pembelian. Informasi itu terungkap dalam acara sosialisasi subsidi tepat sasaran yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) Regional Jawa Bagian Barat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, saat ini kondisi yang terjadi di lapangan masih adanya konsumen yang tidak berhak memanfaatkan dan mengkonsumsi Pertalite dan Solar.
Hal ini, lanjutnya, apabila tidak diatur akan menyebabkan berpotensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi atau tidak tepat sasaran. Cara pembatasan yang akan dilakukan yakni pembeli BBM bersubsidi di SPBU wajib memakai aplikasi MyPertamina .
Nanti para pembali harus mendapatkan kode QR, dengan cara masyarakat harus melakukan pendaftaran di laman subsiditepat.mypertamina.id. Pendaftaran juga bisa dilakukan secara offline melalui booth yang tersedia di sejumlah SPBU di berbagai kota.
Seorang pengendara roda empat, Luthfi Agisna mengatakan, bahwa kalau selama ini subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak tepat sasaran seperti ketentuan pemerintah, maka hal tersebut akan menjadi persoalan.
Menurut dia, jika kebijakan pemerintah dengan membatasi BBM jenis Pertalite sangat efektif sebaiknya dilakukan. "Kalo memang efektif sih ya gapapa. Karena selama ini masih banyak kendaran-kendaraan yang di atas 1.500cc menggunakan pPertalite," kata Luthfi saat ditemui MNC Portal, Senin (1/8/2022).
Hal senada diutarakan pengendara roda empat lainnya, Muhammad Chandra menuturkan, jika memang pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi secara terstruktur dengan baik, hal itu tak akan jadi masalah.
"Mereka kan bilang kurang tepat sasaran, kalo menurut mereka setelah dibatasi ini bisa dapat intinya. Mana saja yang boleh pakai Pertalite dan mana saja yang engga? selama itu terstruktur dengan baik, ya no problem," tutur Chandra.
Chandra menuturkan, pemerintah melarang mengisi bahan bakar subsidi sebaiknya diimbangi dengan pembatasan kepemilikan kendaraan roda empat. Menurut dia, dengan masih banyaknya pemilik mobil, maka skema pembatasan BBM subsidi menjadi sia-sia.
"Pemerintah melarang orang mengisi bahan bakar subsidi, bisa aja dong orang-orang kaya membeli mobil baru lagi yang di bawah 2.000cc, 1.500cc yang dimana bisa mengisi bensin subsidi sama aja bohong," ujarnya. "Balik lagi pemerintah harus memperhatikan bagaimana produksi mobil baru, apakah itu dibatasi dalam setahun berapa keluarnya. Seperti itu karena kalo memang tidak membatasi mobil, sampai kapan pun bahan bakar tidak akan cukup memenuhi kebutuhan dari masyarakat sendiri," tuturnya.(sindonews.com)
