Pernyataan Gubernur Mahyeldi Setuju BIM Turun Kelas Disesalkan

padanginfo.com- PADANG-Pernyataan Gubernur Sumbar Mahyeldi yang setuju Bandara Internasional Minangkabau (BUM)  degradasi menjadi bandara regional disesalkan banyak pihak di kalangan urang awak.  

Meski kemudian dibantah,  namun Gubernur Mahyeldi diharapkan pro-aktif untuk melobby Menteri BUMN agar BIM tetap dengan status sekarang. 

Kabar Mahyeldi mendukung penurunan  status BIM  itu muncul dalam pemberitaan portal berita  tribunpadang,com edisi Rabu 8 Februari 2023. 

Pernyataan inilah kemudian yang disesalkan pelaku wisata di Sumbar. 

Asnawi Bahar,  mantan Ketua Asosiasi Industri Pariwisata Sumbar berharap hal itu jangan sampai terjadi.  

Ucok,  panggilan akrab Asnawi,  menyesalkan pernyataan Mahyeldi yang pasrah saja dengan kebijakan pemerintah pusat itu. 

"Kita sedang giat-giatnya menggenjot industri pariwisata pasca Covid-19,  eh gubernurnya malah setuju turun kelas, " ujar Ucok kecewa. 

Hal yang sama juga diungkapkan Aim Zein,  pelaku usaha  wisata Caroline Beach. 

"Bila ini yang terjadi,  ini kemunduran," ujarnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memangkas jumlah bandara internasional dari 32 menjadi 14 atau 15 saja di Indonesia.

Kebijakan yang merupakan kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan RI dan direstui Presiden Joko Widodo  untuk meningkatkan pergerakan domestik dan meningkatkan mobilitas perjalanan wisata dalam negeri.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar menilai jika benar  penurunan status ini merupakan kemunduran bagi Sumbar apalagi penerbangan internasional baru saja kembali di buka.

"Kita tau ada sejumlah maskapai yang melayani penerbangan ke Malaysia dan juga baru ada penerbangan umroh langsung dari BIM ke Jeddah," kata dia.

Ia ingin memastikan kabar ini dahulu dan baru ada langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan bersama Pemprov Sumbar agar status bandara internasional.

Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Dedy Diantolani mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi tentang status Bandara Internasional Minangkabau (BIM), masuk atau tidak dalam rencana itu.

"Kita masih menunggu kelanjutan dari rencana ini," ujar dia.

Ia mengatakan posisi Pemprov Sumbar sebenarnya siap untuk menerima kebijakan dari pusat terkait status BIM ke depan. Hal itu sejalan dengan pernyataan Gubernur Sumbar, Mahyeldi sebelumnya. (in)