Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas dan Evi Yandri tengah meninjau proyek sungai Maransi . Foto.ist
padanginfo.com-PADANG- Dua Anggota Komisi IV DPRD Sumbar membidangi Infrastruktur, HM Nurnas (Demokrat) dan Evi Yandri Dt Rj Budiman (Gerindra) turun ke lapangan menyaksikan progres dari proyek normalisasi 3 sungai itu di Padang, Jumat (10/3/2023)
“Sejak 2011, soal Batang Maransi dan dua sungai lain itu, DPRD Sumbar telah menyikapi, ini untuk menyikapi dampaknya, membiarkan justru mengancam kehidupan lebih banyak,” ujar HM Nurnas, Jumat (10/3-2023) sore.
Batang Maransi itu penting untuk mendukung Sungai Sapih yang dalam pemahaman teknis dan ahli dulunya adalah daerah serapan.
“Tapi karena kemajuan, daerah awalnya persawahan menjadi peruntukan lain,” ujar Nurnas, dari Fraksi Partai Demokrat.
Maransi, Banda Luruih dan Balimbiang tiga sungai itu mendesak sekali dinormalisasi, tapi karena seluruh sungai di Padang adalah kewenangan Balai Sungai Wilayah V tentu tidak bisa Pemprov Sumbar turun tangan menormalisasikannya.
Tapi sejak 2011 juga, kata HM Nurnas Balai Sungai V tak pernah menggubrisnya sementara banjir selalu mengancam warga di sepanjang aliran sungai.
Menyikapi itu DPRD Sumbar, ketika itu ketua Komisi III HM Nurnas terus berupaya melakukan langkah emergency untuk mengurai bencana banjir yang mengancam masyarakat di sana.
Baca Juga: Kementerian PUPR Dorong Percepatan Tol Bengkulu untuk Konektivitas Wisatawan
“Kita waktu itu panggil PSDA Sumbar, untuk antisipasi awalnya PSDA merancang membuat sodetan (memutus dan menghubungi dengan sungai lain) Banda Luruih panjang 1,2 KM,” ujar HM Nurnas.
Pada 2012 kata HM Nurnas, disediakan DPRD dana Rp 48 M di APBD Sumbar dan tentang pembebasan lahannya tanggung jawab Pemko Padang.
“Pembebasan lahan mangkrak, hingga akhir jabatan walikota waktu itu Pak Fauzi Bahar, meski tidak selesai Pemprov Sumbar tetap sediakan anggaran. Alasannya, paham kondisi kota Padang dan untuk kenyamanan masyarakat dari ancaman banjir,” ujar Nurnas.
Meski begitu tetap tak ada juga perhatian dari Balai Sungai, Pemprov Sumbar tetap lanjut.
“Sampai hari ini Banda Luruih sudah menyerap anggaran APBD Sumbar Rp 64 miliar jauh dari tuntas sedangkan untuk Balimbiang baru Rp 4,5 M,” ujar Nurnas.
“Karena sungai di Padang tidak kewenangan Provinsi, DPRD meminta Pemko Padang harus mengkoordinasikan ke Pemprov untuk rapat dengan Balai Sungai. Tiga sungai itu butuh biaya fantastis, mulai pembebasan lahan dan pisiknya,” ujar HM Nurnas.
Pada peninjauan Komisi IV ke lapangan Jumat (10/3-2023) pagi tadi, HM Nurnas minta Dinas PSDA untuk Batang Balimbing sangat mendangkal penuh sedimen untuk sementara itu tolong dikeruk dan segera siapkan SID nya.
“Setelah SID selesai, itu akan ketahuan di mana permasalahan. Juga untuk antisipasi di dekat Kantor Baznas Padang hingga ke belakang, Dinas PSDA diminta untuk melakukan pengerukan, Allhamdulilah masyarakat dan lurah di sana mendukung pengerukan itu,” ujar Nurnas.
Selain itu diusulkan anggaran pada 2024 untuk membangun turap sepanjang 500 meter.
“Dan kiri kanan termasuk pada abudmen jembatan juga diperbaiki,” ujar Nurnas.
Komisi III ke lapangan kata HM Nurnas tidak lepas dari laporan warga ke Evi Yandri Dt Rajo Budiman atas keresahan warga tentang pemukimannya terendam jika hujan durasi sedang dan lama.
Baca Juga: Padangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumbar Terhadap RAPBD 2023 Berpihak pada Masyarakat“Masyarakat bahagia atas hadirnya DPRD Sumbar menyikapi keresahan dan kecemasan mereka. Tapi tidak bisa bertahan lama, hujan 2 jam saja daerah di sekitar SMP 27 pasti terendam banjir,” ujar Nurnas.
PPSDA tadi ke Evi Yandri menyatakan kesiapan untuk mengerjakan sifatnya sementara itu, pengerukan dan pembangunan turap. (in)
