Ketua DPRD Supardi saat menerima Direktur Guru pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di ruang kerjanya, Selasa (28/2/2023). Foto.ist
padanginfo.com-PADANG- Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengigatkan jabatan kepala sekolah yang diberikan kepada guru harus berdasarkan kapasitas diri dan mengedepankan perkembangan siswa, bukan atas lobi-lobi dinas atau terkontaminasi politis.
Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Putra Asga, Selasa (28/2) di ruang pimpinan dewan.
“Untuk menempati jabatan kepala sekolah tidak boleh main-main, mereka harus siap berkorban untuk mengedepankan dan memikirkan perkembangan siswa, jangan sampai dipolitisir,” kata Supardi pada kesempatan tersebut di ruang pimpinan DPRD Sumbar.
Dia mengungkapkan, pada saat sekarang sebagian guru lebih mementingkan untuk menyelesaikan penerapan kurikulum dari pada pencapaian yang diraih siswa dalam proses belajar, hal itu harus berjalan beriringan.
Ia menjelaskan, banyak tenaga pendidik tidak optimal dalam menjalankan program merdeka belajar yang digagas oleh Kemendikbud, meski secara pribadi mendukung program itu, namun penerapannya harus diperjelas.
Disamping itu sambungnya, Sumbar dahulunya merupakan provinsi acuan daerah lain dalam hal pendidikan, seiring perkembangan zaman, sekarang hanya tinggal cerita.
Begitupun, pola kerja guru yang mengalami pergeseran dengan berkembangnya teknologi, para murid pun terbiasa dengan sesuatu yang instan. Dari hal itu, mempengaruhi optimalisasi proses belajar mengajar.
Dia meminta, proses rekrutmen guru harus menjadi perhatian, karena ada yang sekedar formalitas saja. Untuk memenuhi kebutuhan, penerimaan harus sesuai dengan disiplin ilmu calon tenaga pendidik. Kemudian, tolak ukur keberhasilan sektor pendidikan tidak terlepas dari peran guru yang berhasil menyukseskan muridnya. (in)
