Ketua BPK RI perwakilan Sumbar menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD 2022 kepada Ketua DPRD Supardi dan Gubenur Sunbar, Jumat (19/5/2023). Foto. Hms DPRD
padanginfo.com-PADANG,- DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 diruang sidang utama gedung DPRD Sumbar, Jum’at (19/5/2023).
Dari hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, Pemprov Sumbar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 11 kalinya secara berturut – turut. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI, Ir. H. Ahmadi Noor Supit, MM kepada Gubernur dan ketua DPRD Sumbar.
Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Sumbar, Supardi didampingi wakil ketua, Irsyad Safar dan Indra Datuak Rajo Lelo, dari pihak Pemprov dihadiri langsung Gubernur Mahyeldi, anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, BPK Perwakilan Sumbar serta angggota DPRD yang hadir.
Baca Juga: DPRD Sumbar Terkesan dengan Kampung Sigando Padang Panjang
Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyampaikan, guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
“Oleh karena itu, keuangan daerah perlu diperiksa secara berkala oleh aparat pemeriksa yang ditunjuk oleh negara yaitu BPK RI,” kata Supardi.
Ketua DPRD Sumbar juga mengapresiasi Pemrov Sumbar atas keberhasilannya meraih opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut. Namun kata Supardi, WTP tersebut bukan jaminan tidak adanya masalah atau kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Untuk memastikan keuangan daerah dan program yang dilakukan Pemprov Sumbar betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat, DPRD Sumbar mendorong BPK, tidak hanya dilakukan pemeriksaan terhadap kepatutan penyajian laporan keuangan daerah saja, akan tetapi perlu juga dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja dari pengelolaan keuangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah,” jelas Supardi.(in)
