padanginfo.com - BUKITTINGGI — Program subsidi uang komite untuk pelajar tingkat SMA se Kota Bukittinggi dinilai berhasil mengurangi beban masyarakat, khususnya bidang pendidikan. Selain itu, juga menghilangkan pungutan dan iuran di sekolah.
Walikota Bukittinggi, Erman Safar, menjelaskan, ada beberapa pengeluaran masyarakat yang rutin, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan dan pemenuhan pendidikan. Dari dasar ini, Wako melihat bahwa biaya pendidikan menjadi salah satu prioritas untuk dbebaskan.
“Kita ingin kurangi beban masyarakat. Untuk bidang pendidikan ini, salah satu cara dengan mensubsidi iuran komite pelajar tingkat SMA. Jangan rakyat dibebankan dengan biaya biaya. Tugas negara untuk hadiri di sana. Biarkan mereka belajar, biarkan mereka memenuhui kebutuhan pendidikannya tanpa beban apapun,” ungkap Wako, dalam program “Sanjai” RRI, Senin (08/05).
Diungkapkannya, Pemko Bukittinggi gunakan APBD dalam bentuk BKK, sebesar Rp9,4 miliar lebih kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Selanjutnya, Pemprov yang menyalurkannya ke SMA Negeri. Pemko Bukittinggi juga anggarkan dana hibah Rp4 miliar lebih, untuk bantuan komite pelajar SMA swasta, melalui metode hibah.
Terobosan Pemko Bukittinggi ini disambut positif oleh Komite setiap sekolah dan juga para pemerhati pendidikan Sumatra Barat. Dengan bantuan itu, berdampak pada kemudahan masyarakat, khususnya pelajar untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan bagi sekolah masing masing.
Ketua Komite SMAN 5 Bukittinggi, Rinaldi Sikumbang, menjelaskan, iuran komite dapat digunakan untuk melaksanakan program yang tidak ter-cover dengan biaya sekolah, melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Ketika digunakan untuk infrastruktur, iuran komite dapat meningkatkan sarana prasarana demi kualitas pendidikan sekolah, selain itu, iuran komite dapat digunakan untuk biaya ikutserta olimpiade dan kegiatan positif lainnya.
“Iuran komite ini, kami lebih elok menyebutnya sumbangan sukarela. Ini diatur dalam Pemendikbud nomor 75 tahun 2016. Dengan adanya bantuan dari Pemko Bukittinggi, ini sangat luar biasa, sangat membantu pelajar kita untuk bebas dalam meraih pendidikan, tanpa beban biaya apapun,” ungkapnya.
Pemerhati Pendidikan, Zulkifli Joneva, juga apresiasi perhatian Pemko Bukittinggi melalui Wali Kota, yang telah meluncurkan program subdisi uang komite selama dua tahun terakhir. Kebutuhan sekolah sesuai anggaran yang ditetapkan pusat, cukup banyak, namun dengan hanya bisa tercover 50 persen dari biaya sekolah.
“Nah dengan bantuan ini, banyak kebutuhan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu, dapat direalisasikan. Standarnya, satu pelajar dibutuhkan Rp3 juta setahun, realisasinya dengan biaya sekolah hanya Rp1,5 juta. Dengan iuran komite dapat dipenuhi setengahnya lagi. Pak Wali punya perhatian yang sangat tinggi untuk pendidikan ini. Bantuan itu sangat dibutuhkan, karena setelah dibantu Pemko, tidak ada lagi pungutan atau iuran di sekolah tingkat SMA,” jelasnya.(*/mn)
