padanginfo.com-PADANG- Guna menyempurnakan muatan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Cagar Budaya dan Permuseuman (PKDCBP), Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar seminar, Senin, (11/9).
Pada seminar yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Komisi V menghimpun masukan dari unsur akademisi, tokoh adat, pakar pariwisata hingga kepala museum.
Ketua Tim Pembahas Ranperda PKDCBP Hidayat mengatakan, ranperda nanti diharapkan adanya realisasi anggaran dua persen dari total APBD, untuk penguatan kebudayaan setiap tahun.
“Jika tahun depan bisa direalisasikan sebesar Rp100 miliar , maka diletakan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Sumbar untuk program strategis pelestarian kebudayaan daerah,” kata Hidayat.
Dia mengatakan, Ranperda PKDCBP upaya untuk mengobati dan merawat nilai-nilai kebudayaan daerah melawan pola pikir bangga terhadap budaya asing.
Nantinya Dinas Pendidikan Sumbar akan masukan program kurikulum berbasis kearifan lokal dan budaya lokal pada sektor pendidikan formal.
Baca Juga
- Sempurnakan Muatan Ranperda PKDCBP, Komisi V DPRD Sumbar Menggelar Seminar
- Konsisten Penuhi Janji, Anggota DPRD Sumbar HM. Nurnas Kembali Serahkan Bantuan Kepada Nelayan
- Lagi, Wakil Rakyat Sumbar HM Nurnas Bantu Petani dan Nelayan Piaman Laweh
- Tinjau Proses Pembuatan Batik di 3 SMK, Ketua DPRD Sumbar berkomitmen Perkuat Produksi Industri SMK Untuk Jangkau Pasar Lebih Luas
"Hal yang ingin dicapai, agar generasi muda memiliki tanggung jawab hingga paham akan kato nan ampek. Untuk menerapkan ini, mesti ada kesepakatan bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Diketahui, kewenangan pemerintah provinsi hanya SMA/SMK, sementara SD dan SMP kewenangan kabupaten/kota. Untuk itu pada satuan pendidikan perlu ada revitalisasi dalam upaya penguatan kebudayaan daerah. Nantinya akan lahir generasi muda yang unggul dan berbudi pekerti.
“Sementara untuk dinas kebudayaan nantinya memberikan apresiasi terhadap pelaku budaya hingga menginventarisir situs-situs cagar budaya. Dinas pariwisata diharapkan bisa memberikan apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya, sehingga berdampak positif terhadap ekonomi kreatif,” katanya.
Dia mengatakan, atraksi kebudayaan salah satu pemicu tingginya tingkat kunjungan wisata ke suatu daerah. Bercermin pada negara-negara lain festival budaya yang mereka buat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut dia mengatakan, ranperda ini juga menjawab persoalan-persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, seperti maraknya tawuran, narkotika hingga LGBT. Tidak hanya itu seribu lebih masyarakat Sumbar juga hidup dalam kemiskinan ekstrim.
Belum lagi tingkat perceraian, semua itu butuh sensitivity dari pemerintah daerah, untuk itu perlu dilahirkan Perda PKDCBP
