Saat aksi unjuk rasa itu, sempat terjadi ketengangan dengan pihak aparat polisi saat mahasiswa mendesak masuk ke dalam kantor orang nomor satu di Sumatera Barat. Lebih kurang 10 menit terjadi aksi saling dorong di muka pintu masuk rumah bagonjong ini.
Ratusan mahasiswa yang berasal dari Universitas Andalas (Unand), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Putra Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Universitas Bung Hatta (UBH) dan beberapa kampus lainnya melakukan long march sejak dari Jalan Ratulangi (Permindo). Sesampai di Kantor Gubernur mereka disambut puluhan polisi.
Secara bergantian, masing-masing perwakilan perguruan tinggi melakukan orasi di depan plang merek kantor ini sehingg arus lalu lintas tersendat. Para orator mengecam kebijakan pemerintah saat ini, yang mereka nilai tak lagi berpihak pada rakyat, termasuk soal bahan bakar minyak (BBM). Sebagian orator juga meneriakkan aksi ini merupakan Gerakan Reformasi Jilid II.
Koordinator BEM se-Sumbar, Faizil Putra mengatakan, dalam aksi ini, mahasiswa menuntut tiga hal utama, yakni pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan bakar bersubsidi (premium dan solar), mendesak agar pemerintah pusat menurunkan harga BBM bersubsidi dan turunkan pajak BBM nonsubsidi menjadi 5 persen.
"Pemerintah telah menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, salah satunya soal hilangnya BBM bersubsidi. Selain itu, pemerintah telah menumpuk hutang yang meraksasa. Mahasiswa bersama rakyat akan terus bergerak dan memperjuangkan hak-hak rakyat yang telah direnggutkan pemerintah," kata Faizil Putra.
Bersamaan dengan orasi silih berganti itu, beberapa orang perwakilan mahasiswa diterima Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir mewakili Gubernur Sumatera Barat. Selain mahasiswa tampak perwakilan sopir angkutan kota.
Sekitar 45 menit, kesepakatan dicapai dengan membubuhkan tanda tangan di atas materai. Sehelai kertas itu berisi: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengusulkan dan mengupayakan ke Pemerintah Pusat menambah kuota bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar.
Selanjutnya, dalam kesepakatan yang dibacakan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan premium yang beredar di tengah masyarakat dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina dan Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi) dalam rentang waktu maksimal 20 hari terhitung hari ini (Rabu, 4 April 2018).
"Kami akan mengawal kesepakatan ini dalam dua puluh hari ke depan. Jika tidak berjalan, kami akan kembali melakukan aksi," jelas Faizil Putra.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan sekaligus menuntut terkait pajak bahan bakar nonsubsidi yang rencananya akan naik dari 5 persen menjadi 7,5 persen di Sumatera Barat yang peraturan daerahnya sudah ditetapkan dan berlaku mulai 1 Mei 2018.
Menurut Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir, kenaikan pajak itu akan memperkuat kas daerah yang mengalami defisit. "Dalam hitungannya, kenaikan pajak BBM nonsubsidi 7,5 persen kas daerah surplus," kata Nazwir.
Terkait kuota bahan bakar, jelasnya, itu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya dapat mengusulkan saja," tambah Nazwir.(*)
