Azwir Ibrahim, Ketua Pengurus P4B mengungkapkan, kedatangan pedagang kali ini untuk meminta kejelasan dari Walikota, terkait kelanjutan penampungan dan Pasar Atas. Karena sampai saat ini, banyak informasi simpang siur yang diterima pedagang.
“Kami ingin dengar langsung dari Walikota mengenai kelanjutan penampungan, dimana lokasinya dan bagaimana pembagiannya. Selanjutnya, bagaimana pembangunan Pasar Atas, apakah dibangun baru atau tidak. Karena banyak isu, pembangunan baru Pasar Atas, tidak mungkin dilakukan. Itu membuat pedagang risau dan karena itulah kami datang ke Balaikota,” ujarnya.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menjelaskan, bahwa saat ini telah selesai pembangunan penampungan sebanyak 497 kios dari 763 yang dibutuhkan. Untuk 266 penampungan lainnya, akan segera dibangun dengan menggunakan dana APBD 2018. Selain itu, juga akan dibangun 542 kios untuk PKL. Pemko berharap pengertian pedagang bahwa penampungan sifatnya sementara, hingga pembangunan Pasar Atas selesai.
“Untuk 266 penampungan lagi, akan dibangun di Jalan Kumango dan Sodagar. Sedangkan 542 untuk PKL, kita rencanakan di Jalan Lereng. Untuk jalan Minangkabau tidak diizinkan penampungan, karena akan menjadi lalu lintas untuk pembangunan Pasar Atas. “Banyak kendaraan bertonase besar yang akan keluar masuk di kawasan itu. Makanya kita tidak izinkan penampungan di Minangkabau dan Ahmad Yani,” jelas Walikota.
Sementara untuk pembangunan kembali Pasar Atas, lanjut Ramlan, pemerintah akan membangun sebanyak 763 toko dengan ukuran 3×4 per tokonya. Pada bangunan baru nantinya, akan disediakan sarana parkir untuk bisa menampung 700 mobil.
“Semua pembangunan akan dibiayai pemerintah pusat dengan dana sebesar Rp. 400 M. Itu sudah disanggupi oleh pemerintah pusat. Saat ini sedang masuk tahapan desain bangunan. Dan pusat pun mengharapkan proses pembangunan selesai dalam waktu 1,5 tahun. Selain itu, kita di pemerintah kota baru saja selesai tender untuk pembongkaran bangunan lama Pasar Atas,” ungkap Ramlan seperti dikutip kaba12.com.
Pemko mengimbau untuk tidak terpengaruh isu yang akan memecah belah pedagang. Sehingga tidak ada lagi kemelut dan kesalahpahaman antar pedagang sendiri, yang berdampak pada kelanjutan pembagian penampungan sendiri.(*)
