Gerakan Pencocokan dan Penilitian (Coklit) Data Pemilih Pemilu 2019 secara serentak dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum di Indonesia pada tanggal 17 April 2018, termasuk di Kota Payakumbuh Sumatera Barat. Guna suksesnya Coklit Data Pemilih Pemilu di Kota Payakumbuh perlu dukkungan dari semua unsur terkait, khususnya kepala daerah sebagai pemilik warga.
"Terima kasih kami ucapkan kepada Walikota Payakumbuh yang telah meluangkan waktunya untuk pertemuan ini. Demi kevalidan data pemilih sesuai status kependudukan warga Kota payakumbuh, dengan ini kami dari KPU dan Panwaslu mohon izin dan mohon dukungan walikota demi suksesnya Coklit data pemilih. Gerakan Coklit ini selanjutnya akan dilakukan oleh petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan berkunjung ke rumah warga secara door to door untuk melakukan coklit Data Pemilih Tetap (DPT) terakhir hasil sinkronisasi dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Rangkaian kegiatan KPU tersebut sudah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mohon izin Bapak Walikota," ungkap Muhammad Khadafi.
Walikota Payakumbuh, Riza Falepi, saat menerima KPU dan Panwaslu mengatakan, prinsipnya selaku pemangku amanah rakyat sudah sewajibnya memberikan dukungan demi suksesnya pemilu serentak tahun 2019, termasuk mengkoordinir langsung stakeholder dan warga untuk ikut memilih. Pemilu serentak sangat berbeda porsi, lebih berat, dan lebih ketat dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah, serentak memilih anggota DPRD kota, DPRD Provinsi, DPR Nasional, DPD dan Presiden.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, insyaallah Kota Payakumbuh termasuk kota yang aman dalam pesta demokrasi. Amannya pesta demokrasi Kota Payakumbuh insyaallah bisa dicontoh nasional. Dan tetaplah berkoordinasi dengan unsur terkait agar didapatkan data yang valid, termasuk di daerah perbatasan antara Kota Payakumbuh dengan Kab. 50 Kota," sambung Riza.
Terpisah, Ketua Panwaslu, Wilson, menerangkan bahwa Tupoksi Panwaslu adalah melakukan pengawasan jalannya pemilu serta wewenang lainnya yang diatur undang-undang.
"Kita berharap sangat kepada ASN dan aparatur pemrintah lainnya, untuk menjaga netralitas dalam pemilu serentak mendatang. Hal ini kami tegaskan agar tidak terjadi intimidasi, pengaruh-pengaruh yang menimbulkan kecurangan, karena perbuatan ini dapat membahayakan posisi aparatur itu sendiri. Seperti yang telah terjadi di Kota Padang beberapa waktu ini terhadap salah seorang pejabat publik," imbau Wilson.-(YE)
