Sekdako Pariaman, Indra Sakti mengatakan pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga indikator-indikator pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat pengangguran wajib direview secara berkala, sehingga dalam hal ini peran dari BPS sebagai penyedia data, menjadi suatu keniscayaan.
Lebih jauh Indra Sakti menyampaikan, pengumpulan data harus dilakukan secara amanah, begitu juga dengan sumber informasinya, karena apabila data yang dihasilkan tidak akurat maka kebijakan yang diambil yang dihasilkan tidak akurat maka kebijakan yang diambil oleh Pemerintah juga tidak akan akurat juga.
Indra mengatakan data jangan hanya dipandang sebagai catatan-catatan angka dan grafik tanpa makna, melainkan juga bagian tak terpisahkan dari manajemen organisasi.
"Keberhasilan pengelolaan data yang baik dan akurat, dengan sendirinya akan mempengaruhi kinerja organisasi pemerintahan, karena data secara nyata dan keberlanjutan akan memberikan dukungan kelancaran pada keseluruhan proses manajemen organisasi pemerintahan", ungkapnya.
Menurut Indra Sakti kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tahapan penyusunan, tetapi juga harus berlanjut ke berbagai rencana strategis untuk menangkap peluang investasi di Kota Pariaman.
Kepala BPS Kota Pariaman, Muhammad Hudaya menyampaikan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi bersama seluruh stakeholder dalam membangun satu data Indonesia untuk kepentingan bersama baik tingkat nasional maupun regional.
Ia mengatakan bahwa tercapai tidaknya visi dan misi BPS pada akhirnya sangat bergantung kepada responden.
"Responden yang diharapkan yaitu responden yang kooperatif, responden yang mau memberikan data yang lengkap, akurat sesuai kondisi sebenarnya", ujarya.
istilah PMTB digunakan untuk menggambarkan tingkat investasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.
"Survei disagregasi PMTB dilakukan dengan harapan dapat memudahkan pemerintah dalam pengalokasian anggaran sesuai target pertumbuhan yang hendak dicapai," sambungnya.
Survei ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah melakukan perencanaan pertumbuhan ekonomi yang lebih detail sehingga lebih akurat. Nantinya seluruh sektor institusi akan tercakup dalam kegiatan survei. Mulai dari rumah tangga, pemerintah, perusahaan, hingga lembaga non profit.
Selain survei PMTB, pada Mei 2018 BPS akan melakukan Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018, terutama dalam hal ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki setiap wilayah.(mc/mir)
