Peningkatan ekonomi masyarakat yang disertai dengan penguatan daerah adalah visi utamanya. Bersamaan dengan itu diharapkan negeri ini makin punya kekuatan perpolitikan.
Dalam pemikian H Zul Evi Astar, menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu jalan yang memungkinkan dilalui untuk mewujudkan keinginan tersebut.
Itu pula yang mendasarinya makin memantapkan diri fokus mengabdi melalui lembaga ini setelah menimba banyak ilmu dan pengalaman sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Tidak kurang 30 tahun ia jalani sebagai birokrat profesional. Banyak meja dan jabatan sudah ia lalui. Puncaknya, menduduki jabatan eselon 1 sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI.
"Nah, sekarang sebagai warga negara, saya merasa inilah saatnya memulai pengabdian baru di DPD RI demi kemajuan daerah dan masyarakat Sumbar di 19 kabupaten dan kota," tuturnya menjawab padanginfo.com.
Saat aktif di Kesekjenan DPD RI yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada pimpinan dan anggota DPD RI dari seluruh Indonesia, Zul mencatat kapasitas atau kemampuan personal anggota dewan atau DPD adalah permasalahan terbesar di lingkungan DPR dan MPR RI..
Hal itu kemudian berdampak pada rendahnya penilaian masyarakat terhadap anggota dewan. Mereka disebut tidak mampu menyampaikan aspirasi. Kerja mereka hanya duduk, rapat dan jalan-jalan. Serta cap negatif lainnya.
Terhadap hal ini, Zul punya sejumlah pengalaman. "Ada rapat dengar pendapat yang membahas saatu persoalan daerah yang bersifat nasional. Rapat ini kadang sampai berjam-jam. Mitra kerja komite di DPD yang hadir dari eksekutif, ada menteri, dirjen dan direktur. Nah, ketika diberi kesempatan bicara, anggota dewan ini kurang optimal dalam menyampaikan pandangannya karena tidak paham dan tidak menguasai masalah. Dukungan data-data minim. Kadang ketika bicara, ada yang tidak nyambung. Kalah dengan para dirjen dan direktur dalam penguasaan teknis persoalan. Kalau sudah seperti itu, bagaimana aspirasi daerah akan terselesaikan. Jadi, sekali lagi, soal kapasitas," tuturnya.
Secara menyeluruh, ia punya visi dan misi "Daerah Kuat Negara Hebat". Visi dan misi itu diimplementasikan melalui tiga sektor, yaitu politik, sosial dan ekonomi.
Politik, sebutnya, seluruh komponen pemerintah, maupun seluruh lapisan masyarakat didorong untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai masyarakat.
Kemudian di sektor sosial, mendorong bagaimana sebagai anggota DPD RI nantinya, memberikan ruang kepada pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat yang ada 19 kabutan kota di Sumbar, sesuai dengan potensi dan kekuatan yang ada di masing-masing daerah.
Sedangkan di sektor ekonomi, dilakukan dengan mengoptimalksan potensi-potensi yang ada di kabupaten dan kota di Sumbar, serta memberikan kemudah-kemudahan kepada para pelaku usaha ekonomi untuk maju dengan membuka akses perbankan.
"Contohnya, saat pedagang kaki lima terkendala modal dan tidak maju-maju, maka kita harus berpikir bagaimana bukakan akses permodalan sementara mereka tidak punya agunan ke bank. Bagaimana caranya? Nah, di sinilah peran DPD mendorong adanya rekomendasi kebijakan dalam bentuk regulasi yang bisa membuat pedagang itu bisa akses ke bank agar bisa naik kelas. Di dalam regulasi itu diatur bagaimana intervensi pemerintah ke perbankan. Regulasi itu nantinya berlaku nasional," paparnya.
Masih soal ekonomi, diperlukan kebijakan dan dorongan agar akses pasar juga terbuka untuk masyarakat melalui regulasi-regulasi yang memudahkan pelaku ekonomi, supaya perekonomian masyarakat Sumbar meningkat.
Dengan visi tersebut, Zul yakin mendapat dukungan dari warga Sumbar. "Saya yakin dengan kekuatan suara rakyat. Kita semua tahu, saat ini rakyat menginginkan wakil daerahnya yang benar-benar punya kapasitas. Oleh karena itu, saya optimistis bisa lolos menjadi anggota DPD RI," ujar mantap.
Kenapa? "Dengan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki selama 30 tahun di birokrat, saya merasa punya kapasitas untuk itu. Apalagi terakhir saya di Kesekjenan DPD RI, tentu sangat paham tugas dan fungsi DPD RI. Tahu dinamika sosial, politik dan ekonomi daerah dan nasional," tambahnya.
Bagi seorang Zul Evi Astar, sebagai anggota DPD harus mengetahui dinamika politik, sosial dan ekonomi daerah yang harus disikapi. Caranya, dengan selalu mendekatkan telinga ke bibir masyarakat. Tidak berjarak.
"Anggota DPD itukan tiap provinsi ada empat orang. Kita duduk di DPD itu mewakili Sumbar, bukan per kabupaten dan kota. Sebagai anggota DPD kita harus cerdas dan paham dulu dengan pohon besar masalah daerah yang akan dijembatani dan suarakan. Karena tidak semua persoalan daerah pula bisa diselesaikan DPD RI," katanya.(afm)
