"Oleh karena itu perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan perizinan terpadu," jelas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pessel, Suardi, Selasa (4/9) di Painan.
Hal itu dilakukan, sebut Suardi, guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Aplikasinya, perhatian Pemkab Pessel yang lebih besar juga difokuskan pada peran mikro, kecil dan menengah yang perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
Menurutnya, pelayanan publik di bidang perizinan penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian ditempatkan sebagai usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.
Kondisi tersebut hanya dapat dicapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain, melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, menciptakan biokrasi yang efesien, kepastian hukum, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim yang kondusif dan keamanan dengan berbagai faktor penunjang tersebut, maka diharapkan realisasi penanaman modal kedepannnya akan membaik secara signifikan.
Disebutkannya, bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan serta standar operasional prosedur perizinan perlu disosialisasikan kepada pihak terkait dalam hal ini walinagari, camat dan perangkat daerah lainnya.
"Hal itu dilakukan dengan harapan, mereka mengetahui dan memahami secara mendalam tentang pelayanan penanaman modal dan perizinan, sekaligus ikut menciptakan situasi yang kondusif terhadap investasi yang masuk ke daerah ini," tuturnya.(*)
