PadangInfo.Com
– TRENGGALEK -— Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dan
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan sosialisasi prioritas penggunaan dana
desa tahun 2019 di Alun-Alun Kabupaten Trenggalek, Jumat (4/1).
Dalam arahannya,
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa anggaran dana desa yang digelontorkan
setiap tahunnya tidak pernah mengalami penurunan.
Dari Rp 20,67 triliun
pada 2015 meningkat menjadi Rp46,98 triliun pada 2016, lalu sebesar Rp60
triliun pada 2017 dan 2018 sebesar Rp60 triliun. Sedangkan untuk tahun 2019
mendatang dinaikkan menjadi sebesar Rp70 triliun.
"Saya ingin dana
desa naik terus. Karena dari hasil survei yang kita lakukan terdapat 85 persen
masyarakat puas terhadap pengelolaan dana desa dan hasil manfaat bagi
masyarakat dan bagi desa," katanya.
Jokowi berpesan kepada
seluruh kepala desa agar pemanfaatan dana desa yang sebelumnya lebih cenderung
ke pembangunan infrastruktur, dapat dialihkan ke pemberdayaan masyarakat desa
dan pemberdayaan ekonomi.
"Dalam 4 tahun
kita fokus ke infrastruktur. Tapi tahun ini, saya berharap bisa digeser pada
pemberdayaan ekonomi dan membuat inovasi baru didesa misalnya pengembangan
wisata desa. Saya berikan contoh diponggok yang setahun ini omsetnya mencapai
Rp14 miliar. Oleh sebab itu, lihat di sini (Trenggalek) ada potensi apa yang
bisa dikembangkan. Kalau ada pikirkan potensi itu. Ini yang perlu kita pacu
agar pemberdayaan ekonomi itu betul-betul bisa meningkat," katanya.
Sementara itu, Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putri Sandjojo
menyampaikan terkait pelaksanaan program Dana Desa yang saat ini berjalan cukup
baik meskipun sempat mengalami tantangan dan masalah pada awal-awal mulai
dikucurkannya dana desa pada 2015.
Permasalahan tersebut
terjadi diantaranya karena pada awalnya Kepala Desa dan Perangkat Desa belum
mempunyai pengalaman mengelola keuangan negara dan desa belum mempunyai
perangkat yang lengkap untuk mengelola keuangan negara serta kondisi geografis
dan infrastruktur dasar di banyak desa yang menyulitkan.
"Sehingga di
tahun pertama, dari Rp20,67 triliun yang dialokasikan hanya 82 persen yang
berhasil diserap. Namun, dengan komitmen kuat dari seluruh Perangkat Desa,
Pemerintah Provinsi, kabupaten, dan dukungan pendampingan yang terus
ditingkatkan dan juga dukungan dari Kepolisian RI, Kejaksaan, BPKP dan BPK,
maka dari tahun ke tahun tata kelolanya terus membaik. Hal ini bisa dilihat
dari penyerapan Dana Desa yang juga terus membaik," katanya.
Eko juga menyebutkan
terkait manfaat dana desa selama 4 tahun yang hingga saat ini telah mampu
menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana
penunjang aktifitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.140.378 meter
jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa sebanyak 8.983 unit,
kegiatan BUM Desa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana
irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.
Selain itu,
dengan dana desa juga telah turut terbangunnya sarana prasarana penunjang
kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air
bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit
Posyandu, serta drainase 29.557.922 unit maupun sumur bor sebanyak 45.169 unit.
Dengan adanya berbagai
program dari pemerintah pusat untuk desa menyebabkan terjadi penurunan jumlah
desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa berkembang dan mandiri.
Berdasarkan data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 oleh BPS telah
tercatat jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari
sebanyahuck 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018.
sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari
sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Begitu juga dengan
desa yang berstatus desa mandiri yang mengalami peningkatan dari 2.894 desa
pada 2014 menjadi 5.559 desa pada 2018.
Menurunnya desa
tertinggal dan meningkatnya desa berkembang dan mandiri telah menjadi
keberhasilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
yang menargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015 - 2019 yakni mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000
desa berkembang dan mandiri.
"Target RPJMN
sampai tahun 2019 telah terlampaui pada tahun ini untuk desa tertinggal dan
berkembang serta mandiri pada tahun 2018 ini. tentunya itu semua berkat kerja
keras dari semua pihak baik dari pemerintah daerah maupun pemerintahan desa
yang telah bekerja keras dalam memastikan program dana desa maupun program
kementerian lainnya berjalan dengan baik," katanya.
Dari keberhasilan
capaian dalam RPJMN tersebut, Mendes PDTT Eko optimistis bahwa status desa pada
10 tahun ke depan akan terhapuskan jika semangat untuk membangun desa bisa
terus dipertahankan.
"Tentunya masih
banyak desa tertinggal, pekerjaan belum selesai. Makanya kita terus kerja keras
wajib untuk kita teruskan. Kalau keberhasilan ini kita pertahankan, saya yakin
10 tahun kedepan sudah tidak ada lagi desa tertinggal," katanya.
Lebih lanjut Eko
menyampaikan bahwa atas permintaan Presiden Jokowi, pemerintah akan mengirimkan
sejumlah kepala desa dan pendamping desa untuk studi banding ke luar negeri
dalam meningkatkan mutu serta perluasan wawasan terkait dengan pembangunan desa
pada tahun 2019 mendatang.
Menurutnya, pemerintah
pada tahun 2019 mendatang akan lebih fokus pada peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia. Dengan studi banding, para kepala desa dan pendamping desa bisa
menambah wawasan dalam menciptakan suatu ide atau bisa lebih berinovasi untuk
membangun desanya pasca studi banding ke negara yang lebih maju.
"Nanti mereka bisa
belajar bagaimana pengelolaan pertanian dan juga pelaksanaan badan usaha di
desa yang berhasil di negara lain serta keberhasilan lainnya yang bisa di
jadikan contoh untuk desanya," katanya.
Mengenai alokasi
anggaran, Eko menyebutkan bahwa alokasi anggaran diperkirakan akan mencapai Rp
1 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut nantinya di ambil bukan berasal
dari dana APBN. Melainkan dari kerjasama dengan bank dunia yang memiliki
program untuk pemberdayaan masyarakat.
"Kita sudah
kerjasama dengan bank dunia dan kita akan membicarakan terkait dengan studi
banding keluar negeri ini. Rencananya kita akan kirim ke negara seperti
Thailand, Korea, Jepang dan Malaysia," katanya.
Sementara dalam
sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019, Presiden Jokowi mengingatkan
kembali terkait penggunaan dana desa agar dikosentrasikan ke pemberdayaan
ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa serta lebih mengarah ke inovasi desa.
"Selama 4 tahun
ini kita berkosentrasi di infrastruktur, sarana dan prasarana didesa, diharapkan
kedepan kita mulai geser kearah pemberdayaan ekonomi, Ke pemberdayaan
masayarakat desa, Ke inovasi desa. Misalnya banyak desa yang bisa
dikreasi jadi tempat wisata. Banyak potensi yang ada didesa yang bisa
dikreasikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa," katanya.
Lebih lanjut Eko
menyampaikan terkait pelaksanaan Dana Desa di Provinsi Jawa Timur yang selama 4
tahun telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 25.441.630 meter, jembatan
223.171 meter, air bersih sebanyak 12.781 unit, polindes 1.911 unit, irigasi
6.645 unit, drainase 3.577.955 meter, tambatan perahu 112 unit, embung 160
unit, MCK 34.926 unit, pasar desa 1.542 unit, PAUD 4.109 unit, posyandu 1.657
unit, sumur 990 unit, penahan tanah 21.713 unit, sarana olah raga 1.948 unit.
Pembangunan desa yang
masif telah menurunkan persentase kemiskinan desa di Jawa Timur. Sepanjang
tahun 2014-2018, penurunan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah
1,44% dengan penurunan persentase kemiskinan di desa mencapai 0,21%. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 3,99%, turun
0,48% jika dibandingkan tahun 2015. Selain kemiskinan dan pengangguran,
ketimpangan desa di Jawa Timur juga lebih rendah daripada di kota. Persentase
stunting juga menurun selama 2013-2018.
"Dengan hampir
tercukupinya infrastruktur dasar di banyak desa. Maka prioritas penggunaan Dana
Desa perlu mulai diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
pemberdayaan ekonomi desa. Diharapkan program pemberdayaan masyarakat dan
ekonomi akan mempersiapkan desa-desa menjadi desa yang mandiri," katanya.
(mp)