Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana APBN tersebut diperuntukkan dalam pembangunan yang memakan waktu selama lima tahun.
"Sehingga setiap tahun APBN hanya dialokasikan sebesar Rp 6 triliun untuk membangun ibu kota baru," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (16/5/2019) seperti dikutip kompas.com.
Dana APBN tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan seluas 2.000 hektar. Secara keseluruhan, lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota negara sebesar 40.000 hektar.
Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, APBN digelontorkan untuk membangun istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, pengadaan lahan, serta ruang terbuka hijau.
Sementara sisanya, pemerintah akan mengandalkan BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta menggandeng swasta dengan skema kerja sama pemanfaatan (KSP).
Bambang mengatakan, skema KPBU dibutuhkan untuk membanguan infrastruktur utama pemerintahan (selain yang sudah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan serta sarana dan prasarana penunjang.
"Rumah dinas PNS dan TNI/Polri akan didanai dengan skema ini. Setidaknya sumber pembiayaan dengan skema KPBU akan dibutuhkan Rp 340,6 triliun," ujar Bambang.
BUMN akan ditugasi untuk membangun infrastruktur penunjang konektivitas antara ibu kota baru dan wilayah lain, seperti pembangunan bandara dan pelabuhan. Walaupun demikian, pemerintah masih berupaya untuk mencari lokasi ibu kota baru yang sudah memiliki bangunan bandara serta pelabuhan.
Setidaknya terdapat dua lokasi yang saat ini sudah dipertimbangkan menjadi ibu kota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
"Misalnya saja di Kalimantan Tengah itu kan sudah ada Bandara Tjilik Riwut sehingga akan lebih efektif dan kita tidak perlu membangun yang baru," kata Bambang.
Rencananya, pemerintah juga bakal membangun universitas baru di calon ibu kota negara tersebut.
"Kita akan bangun universitas bukan cuma untuk tambah koleksi, tapi bisa menjawab tantangan ke depan. Pihak swasta nanti diharapkan akan terlibat dalam pembangunan ini," kata Bambang.
Selain pembangunan perguruan tinggi, pihak swasta juga akan dilibatkan dalam pembangunan fasilitas kesehatan. Estimasi dana yang akan digelontorkan pihak swasta dalam membangun fasilitas di ibu kota baru sebesar Rp 90 triliun.(*)
