 |
| Asli Chaidir |
Mahkamah Konstitusi ( MK ) akhirnya tidak dapat menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)
Pemilihan Umum Legislatif yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Pihak Pemohon dalam perkara nomor : 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk sejumlah Daerah Pemilihan di Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat 1.
Demikian disampaikan anggota Tim Hukum PAN Miko Kamal melalui pesan WA-nya, Selasa malam .
Majelis Hakim MK berpendapat bahwa permohonan PDI Perjuangan tidak jelas atau kabur. Pasalnya, menurut Majelis Hakim MK, Kuasa Hukum PDIP melakukan perbaikan (renvoi) terhadap substansi permohonannya di luar tenggang waktu yang dibolehkan oleh undang-undang. Hal ini sama dengan eksepsi yang disampaikan kuasa hukum pihak terkait. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/2019 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penyelesaian Perkara PHPU DPR-RI,DPRD dan DPD, kesempatan memperbaiki permohonan berakhir pada tanggal 31 Mei 2019.
"Permohonan pemohon tidak dapat diterima, kata Hakim MK, Anwar Usman ketika membacakan amar putusan PHPU dalam Sidang di Gedung MK. Insya Allah nanti Ketua Tim Hukum PAN, Miko Kamal akan menjelaskan secara rinci." jelas M.Nur Idris
Putusan selesai dibacakan pada pukul 19.33 WIB, dibacakan langsung oleh Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih.
Atas putusan MK ini maka sudah dapat dipastikan PAN mendapat 2 kursi DPR-RI dari Dapil 1 Sumbar, yakni Athari Gauthi Ardi dan Asli Chaidir.
" Berdasarkan keputusan MK ini berarti caleg PAN atas nama Asli Chaidir berhasil menduduki kursi DPR-RI untuk periode ke 2." pungkas M.Nur Idris. (Ris)
