Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar Drs H Syafrizal MM Datuak Nan Batuah, mengungkapkan hal itu ketika membuka Bimbingan Teknis Pemberdayaan Pemangku Adat Angkatan I/2020, yang berlangsung selama tiga hari, 4-6 Maret 2020 di Grand Royal Denai Hotel, Bukittinggi.
Penyelenggaraan Bimtek sebagai jawaban atas isu strategis yang mengemuka akhir-akhir ini, yaitu melemahnya peran dan fungsi kelembagaan adat, yang mengakibatkan tersumbatnya aspirasi masyarakat dan terjadinya konflik sosial. Dengan Bimtek ini diharapkan ke depan terjalin hubungan kelembagaan adat di nagari dengan pemerintahan.
Harapan kepada lembaga adat ini tidaklah berlebihan. Sebab berdasarkan kajian yang ada, lembaga kemasyarakatan adat adalah pilihan yang cukup kredibel sebagai agen pembangunan. Hanya saja yang selama ini menjadi masalah adalah kapasitas sumber daya dan organisasi.
“Mari ke depan pasca Bimtek ini lembaga kemasyarakatan adat dan pemerintah nagari bergandeng tangan untuk bersama-sama memajukan dan mensejahterakan nagari,” kata mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini.
Bimtek dengan tema “Tingkatkan Mekanisme Hubungan Kelembagaan Adat di Nagari dengan Pemerintahan” ini juga menghadirkan nara sumber Drs Syafril Huda, Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PPP dan Prof. Yulizal Yunus dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
Wakil rakyat Syafri Huda ini mendukung penuh program konkrit yang dilakukan oleh Dinas PMD Sumbar untuk meningkatkan kapasitas pemangku adat. “Kita di DPRD Sumbar selalu memberikan support dengan penganggaran, agar bisa seluruh pemangku adat mendapatkan peningkatan kapasitas,” kata Syafril Huda.
Dalam pada itu, Ketua Panitia Bimtek Pemberdayaan Pemangku Adat Angkatan I/2020 ini Dra Hendrawati Roza MSi mengatakan, para peserta Bimtek ini berasal dari Kabupaten Agam yang terdiri dari Pengurus KAN, Ninik Mamak, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat, generasi muda dan aparatur pemberdayaan masyarakat.
Tujuan Bimtek ini, kata Hendrawati Roza, adalah untuk meningkatkan hubungan dan pengetahuan serta wawasan pemangku adat tentang penguatan identitas budaya dan hak-hak tradisional masyarakat hukum ada. Selain itu juga untuk identifikasi masyarakat hukum adat di Kabupaten Agam serta permasalahannya.
“Kita harapkan ada kesamaan pemahaman dan persespsi antara provinsi, kabupaten dan kota dan pemangku adat tentang kebijakan nasional dan daerah serta regulasi terkait penguatan identitas budaya,” kata Hendrawati yang juga Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Adat Dinas PMD Sumbar ini.(ak)
