 |
| Diskusi publik dengan tema, Siapkan Sumbar Sumbar melaksanakan Pilkada di masa Pandemi, menampilkan narasumber dr Andani Eka Putra, M Mufti Syarfie dan moderator Nofal Wiska, di Padang, Kamis (foto.delfi) |
Demikian pendapat dr Andani dan M Mufti Syafie pada diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Peduli Pemilu Pilkada di Padang, Kamis (23/7). Diskusi yang dimoderatori Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska mengambil tema: Siapkah Sumbar Melaksanakan Pilkada di Masa Pandemi? diikuti sekitar 50 orang dari kalangan jurnalis dan mahasiswa.
Sebagaimana diketahui, KPU Sumbar telah mempublis pemilih tetap pada pilkada Desember mendatang sebanyak 3,7 juta pemilih tetap dari 5,3 juta penduduk Sumatera Barat, dengan target peraihan suara 77,5 persen.
Menurut dr Andani, penyelenggaraan pilkada di masa pandami ini, terutama di Sumbar tak perlu ditakutkan secara berlebihan. Namun demkian, katanya, masyarakat pada saat pemilihan diminta menerapkan protokol covid-19, yaitu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan setelah selesai mencoblos segera mandi.
Sebaliknya, KPU selaku penyelenggara pilkada harus konsisten menempatkan tim medis di masing-masing TPS guna mencegah kemungkinan masyarakat terpapar covid
“ Takut boleh saja, tapi Sumbar itu kuat tracing dan testing sehinga penambahan kasus positif sudah landai. Tapi itu belum optimal karena Sumbar harus memeriksa 5400 orang perminggu,”ujar Andani sembari menambahkan hari-hari terakhir jumlah sampel yang masuk dari kabupaten dan kota makin berkurang.
Ia menilai, pilkada dilaksanakan karena covid di Sumbar terkendali jauh di bawah batas standar WHO. Infeksi masih dibawah 10 persen resiko kematian kecil tapi kalau 30-50 persen maka resiko kematian tinggi lihat kasus AS dan Eropah saat wabah korona menggila di sana sehingga pilkada tidak dapat gelar
Dibagian lain, M Mufti Syarfie meminta KPU Sumbar dan KPU kabupaten/kota harus lebih meningkatkan partisipasi pemilih lewat media massa, juga harus melibatkan seluruh pegawai KPU di Provinsi dan di daerah-daerah untuk mengajak masyarakat mengunakan hak pilihnya. Ajakan ini harus dilakukan pengawai lewat masing-masing media sosial mereka.
Permintaan M Mufti Syarfie itu berdasarkan pengalaman bahwa partisipasi pemilih di Sumbar sejak pemilu dan pilkada tahun 2005, 2010 dan 2015 makin turun dan tidak mencapai target. Untuk itu, katanya, KPU pada pilkada Sumbar di masa pandemi harus gencar lagi mengajak masyarakat mengunakan hak pilih. " Kan Pak Andani sudah bilang, masyakarat tak usah takut datang ke TPS asal menerapkan protokol covid-19.
"Paling tidak KPU mengajak masyarakat saat pilkada nanti, di setiap TPS menerapkan protokol kesehatan, termasuk juga menerapkannya di saat para calon melakukan kampanye," pungkas wartawan senior itu (ak)
