 |
| Ketua DPRD Sumbar Supardi menyerahkan laporan hasil reses dewan tahun 2020-2021 (ist) |
padanginfo.com-PADANG- Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi menyampaikan cukup banyak permintaan masyarakat dibidang infrastruktur atau terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, pembangunan dan perbaikan irigasi serfta renovasi rumah tidak layak huni.
Pernyataan Supardi ini berasal dari hasil reses anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) dalam melaksanakan reses masa persidangan ketiga tahun 2020-2021, yang disampaikan pada rapat paripurna dengan tajuk, “Penyampaian Laporan Hasil Reses dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga tahun 2021” , Jumat (27/8/2021).
Rapat paripurna di hadiri Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, Suwirpen Suib, Indra Dt Rajo Lelo dan Gubenur Mahyeldi diwakili Sekdaprov Sumbar Hansastri, serta anggota DPRD Sumbar dan undangan lainnya.
“Dari hasil reses , banyak sekali anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat yang terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan daerah. Baik dibidang infrastruktur, pendidikan, ekonomo, pertanian dan bidang lainnya. Aspirasi masyarakat itu harus kita respon dengan sebaik-baiknya,” ujar Supardi
Selain infrastruktur, masyarakat juga meminta dibidang pendidikan, kebutuhan terhadap unit sekolah baru (USB) masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah Kabupatenj yang masih tertinggal.
Sedangkan dibidang pertanian, kebutuhan bibit unggul dan bersertifikasi, pupuk bersubsudi dan jaminan harga jual produk pertanian masih menjadi kebutuhan masyarakat petani.
“Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, tentu tidak semuanya ditindaklanjuti, oleh karena ada pembatasan kewenangan, keterbatasan anggaran dan regulasi yang perlu kita pedomani. Untuk itu, perlu diklasifikasikan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebut Supardi.
Meski demikian, kata Supardi, aspirasi yang diperoleh dari pelaksanaan reses tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan p;okok-pokok pikiran DPRD. Juga laporan reses itu akan disampikan pula kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyelarasan dengan program pembangunan derah.(ak)
