Medi Iswandi (dok)
padanginfo.com-PADANG- Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi , sarana transportasi terutama jalan-jembatan merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi Sumatera Barat . Baik regional maupun lokal di perkotaan maupun pedesaan.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, transportasi memiliki sifat sistem jaringan. Kinerja pelayanan transportasi sangat dipengaruhi integrasi dan keterpaduan jaringan jalan, " ujar Medi, di Padang, Selasa (14/12/2021)
Sarana transportasi memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara satu daerah dengan daerah lain. Distribusi barang, manusia, dan lain-lain akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga dapat menjadi salah satu sarana mengintegrasikan berbagai wilayah.
Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang merupakan salah satu feeder dari jaringan terintegrasi Tol Sumatera akan meningkatkan pertumbuhan industrialisasi di berbagai sektor.
Meningkatnya pertumbuhan industrialisasi karena lancarnya arus orang dan barang tentu akan meningkatkan transaksi ekonomi yang berujung pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam hal ekonomi, keberadaan jalan Tol Padang-Pekanbaru akan meningkatkan pula beberapa hal. Pertama, di masa pembangunan. Kita pakai ilustrasi buletin Khazanah Nasional (2006) saat pembangunan Jalan Tol Cipularang, sepanjang 58 km yang menelan biaya sekitar Rp1,6 triliun dan 100% dikerjakan tenaga lokal.
Proyek pembangunan ini melibatkan sekitar 50 ribu tenaga kerja. Selain menyerap tenaga kerja yang banyak, pembangunan Jalan Tol Cipularang juga meningkatkan nilai konsumsi melalui penggunaan sekitar 500 ribu ton semen, 25 ribu ton besi beton, 1,5 juta m3 agregat, dan 500 ribu m3 pasir.
Kita dapat bayangkan, pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dengan skala lebih besar, dalam masa pembangunannya saja sudah memberi gambaran dampak ekonomi sangat besar.
Kedua, setelah pembangunan selesai. Arus barang lebih lancar. Maka, bahan baku (pertanian, perkebunan, hasil industri dan tambang) dan lain-lain yang diangkut dari lokasi ekploitasinya meningkat. Hasil produksi yang diangkut ke konsumen juga meningkat dan ini tentu akan meningkatkan transaksi ekonomi.
Ketiga, perluasan wilayah produksi sumber bahan baku dan wilayah pemasaran hasil produksi karena akses lebih mudah dan murah juga akan akan meningkatkan transaksi ekonomi.
Keempat, sarana transportasi yang lancar akan meningkatkan mobilitas orang dan barang. Tentu saja meningkatkan berbagai sektor, seperti pariwisata, perdagangan, pertanian, pertambangan, jasa dan sektor lainnya.
Kelima, Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di Pantai Barat Sumatera dan berhadapan langsung dengan India, Jazirah Arab dan Afrika yang saat ini sedang berkembang ekonominya dan membutuhkan bahan pertanian, perkebunan dan pertambangan dari Indonesia akan berkembang menjadi Pelabuhan Besar, karena hasil bumi (pertanian, perkebunan, pertambangan dan industri lainnya) yang berada di wilayah timur Sumatera, lebih mudah diekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pantai barat, dibandingkan pelabuhan di bagian timur yang harus melewati Selat Melaka atau Selat Sunda terlebih dahulu.
Keenam, meningkatnya arus barang tentunya akan meningkatkan secara signifikan volume ekspor. Akhirnya, berujung pada penambahan devisa negara, dan khususnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumbar.
Poin-poin di atas akan membuat daya saing Provinsi Sumbar meningkat, investasi semakin menarik dan membuka lapangan kerja lebih banyak bagi masyarakat.
Dapat kita bayangkan, jika Tol Padang-Pekanbaru yang merupakan jaringan tol terintegrasi dengan Tol Sumatera ini semakin lama terhalang pengerjaannya, maka Sumbar seperti berada di sebuah pulau terpencil tanpa akses ke jalur transportasi utama. Tentunya akan mengakibatkan kita tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lain di Sumatera.
Tol Eropa, Tiongkok dan Malaysia
Jika kita melihat keberadaan jalan tol pada bangsa lain, maka jalan (tol) memang menjadi salah satu kunci keberhasilan Eropa dan Tiongkok (China) memacu ekonominya sekaligus memeratakan pembangunan dan memajukan daerah-daerah terpencilnya.
Jalan tol membuat Eropa dan Tiongkok (China) bisa mengeksploitasi kemampuan ekonomi daerah sehingga menopang negeri itu menjadi raksasa ekonomi dunia.
Malaysia yang wilayahnya lebih sempit dari Indonesia saja memiliki rasio panjang jalan tol 3.008 km per satu juta penduduk. Sementara Indonesia hanya 126 km per satu juta penduduk. Angka ini semakin jauh jika dibandingkan rasio jalan tol di Jepang sepanjang 9.422 km per satu juta penduduk.
Wilayah Indonesia mencapai 1,9 juta km persegi dengan penduduk 260 juta orang, sedangkan Malaysia hanya 329,8 ribu km persegi dengan penduduk 28,3 juta jiwa. Kemungkinan akses jalan inilah yang membuat kesenjangan antar-daerah di Indonesia lebih lebar daripada Malaysia.
Untuk itu, di samping pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, ada ide atau gagasan dari Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang sudah ditindaklanjuti Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Baca Juga: Akhirnya SE Ikuti Jejak 12 Tersangka Dugaan Korupsi Ganti Rugi Jalan Tol
Tindaklanjutnya, Provinsi Sumbar dan Riau sudah MoU untuk mendorong pemerintah membangun Jalan Tol Rengat Dharmasraya. Gagasan ini suatu hal yang sangat baik, dan tentunya dilanjutkan sampai ke Solok Selatan, Pesisir Selatan dan Padang.
Hal ini tentunya akan semakin memudahkan akses jalan menuju Pelabuhan Teluk Bayur dari arah timur, sekaligus membuka potensi ekonomi baru pada kawasan timur Sumatera Barat tersebut, yakni Dharmasraya, Solok dan Solok Selatan, bahkan Pesisir Selatan.
Pembangunan jalan tol di kawasan ini bakal lebih mudah dilaksanakan karena sebagian besar hanya melewati lahan perkebunan atau HGU milik perusahaan. Jauh lebih mudah pembebasannya, seperti pembebasan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang juga melewati HGU, dibandingkan pembebasan lahan pada orang per orang masyarakat yang saat ini dilakukan pada jalan Tol Padang-Pekanbaru.
Menyikapi itu, kemudahan akses transportasi ke Teluk Bayur harus segera disikapi PT Pelindo sebagai pengelola pelabuhan. Bila saat ini waktu tunggu bongkar muat kapal hingga mencapai
4 hari dengan ukuran kapal bisa sandar masih ukuran menengah, maka Pelindo harus segera memperluas pelabuhan.
Perluasan diperlukan untuk menampung semua ekspor-impor yang bakal semakin tinggi aktivitasnya jika akses jalan menuju pelabuhan ini semakin terbuka, baik dari arah utaranya maupun dari arah timur.
Namun agak berbeda di Amerika Serikat. Pembangunan jalan bebas hambatan antar-negara bagian (interstate highways) bukanlah menjadi kunci utama perkembangan sektor perkotaan di negeri Paman Sam itu.
Jauh sebelum moda transportasi jalan raya berkembang, sistem perkeretaapian menjadi kunci perkembangan sektor perkotaan di Amerika Serikat. Karena itu, di samping akses jalan tol, kita juga harus mendorong percepatan reaktivasi Kereta Api Sumbar.
Jika dua sarana transportasi Jalan Tol dan Kereta Api terwujud, insya Allah Sumbar akan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di masa depan.
Hasil Studi
Sebuah studi yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI) tentang; Dampak Pembangunan Infrastruktur Transportasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan hasil yang menarik.
Hasil studi ini menyatakan bahwa, kenaikan stok jalan sebesar 1 persen akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8%.
Dampak positif lainnya adalah, dengan adanya jalan tol maka lokasi-lokasi dekat keluar-masuk jalan tol akan berkembang cepat sebagai kawasan perumahan, bisnis, industri, perdagangan, jasa keuangan, perbankan dan sebagainya.
Banyak bukti yang menunjukkan jalan tol turut memajukan ekonomi daerah dan mempersibuk kegiatan bisnis, terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat, bahkan transaksi sosial.
Seperti yang terjadi di Bandung pasca-beroperasinya Jalan Tol Cipularang. Sebelum jalan tol ini beroperasi, perjalanan tercepat dari Jakarta ke Bandung memerlukan waktu 4 jam. Bandung belumlah semetropolis sekarang.
Tapi sekarang, Bandung menjelma menjadi kota lebih sibuk, lebih banyak gedung menjulang, dan dikerumuni sentra-sentra bisnis seperti halnya Jakarta. Situasi sama juga terlihat di Madura, setelah jembatan tol Suramadu beroperasi. Ini membuktikan bahwa akses tol mampu mendongkrak ekonomi dengan baik.
Menekan Dampak Negatif
Di samping sisi positifnya, dampak negatif yang menjadi sumber perdebatan dalam pembangunan jalan tol adalah penggunaan lahan yang kemungkinan berdampak pada tata ruang dan lahan pertanian.
Kemudian, pembangunan jalan tol juga akan membuka kawasan pemukiman dan industri baru yang secara langsung juga akan mengurangi luas lahan pertanian.
Di samping kekhawatiran lain akan berkurangnya aktivitas ekonomi pada ruas jalan eksisting saat ini karena berpindahnya aktivitas transportasi pada jalan tol.
Kita berharap, semua dampak tersebut tentu sudah ada antisipasinya di dalam Dokumen Amdal pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ini akan kita integrasikan dengan rencana jalan arteri baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten/ kota.
Dengan terintegrasinya jalan tol dan jalan arteri ini, maka harga tanah pun menjadi tinggi, dan masyarakat memiliki lebih banyak peluang ekonomi serta usaha di lingkungannya.
"Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ini ataupun rencana pembangunan Jalan Tol Rengat-Dharmasraya-Solok Selatan-Padang kita harapkan juga bisa disinergikan dengan seluruh sistem agribisnis di sepanjang jalan tersebut," harapan Medi.
Dengan demikian, pembangunan jalan tol justru akan mengangkat potensi sektor pertanian, perkebunan, pertenakan, pertambangan serta potensi lainnya di nagari dan pedesaan sepanjang jalan baru tersebut.
Rest area-rest area yang disiapkan oleh jalan tol ini yang juga berfungsi sebagai sarana perdagangan dan harus diutamakan untuk masyarakat terdampak langsung dari pembangunan jalan tol. Sehingga dampak negatif dari pembangunan ini dapat kita tekan seminimal mungkin.
Kelambatan pembebasan lahan yang dialami saat ini lebih disebabkan kesimpang-siuran informasi yang diterima masyarakat sehingga memicu kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan komunikasi dengan masyarakat yang terdampak serta semua pemangku kepentingan. Harus dijelaskan secara terang-benderang bagaimana manfaat yang akan diperoleh jika pembangunan jalan tol ini dapat dilaksanakan secara cepat.(*/ak)
