Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat, yang berasal dari beberapa universitas diterima langsung Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi Ketua Komisi III Ali Tanjung.
Pada kesempatan tersebut, kordinator mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka tentang RUU KUHP, dan alasan keberatan sehingga menolak untuk RUU dijadikan undang-undang.
“Kami menolak RUU KUHP untuk ditetapkan sebagai undang-undang, karena banyak yang tidak sesuai dengan adat dan budaya kita, diantaranya masalah penangkapan pasangan selingkuh di hotel, kalau tidak dilaporkan keluarga, maka tidak boleh dilakukan penggerebegan, jelas itu merupakan pelanggaran terhadap adat dan budaya kita,” tuturnya.
Ditambahkan mahasiswa lainnya, agar DPRD Sumbar bisa mendukung gerakan mereka, sehingga undang-undang KUHP yang baru tidak di-sah-kan, agar adat dan agama tetap terjaga.
Sekaitan dengan kehadiran BEM Sumbar untuk melakukan audensi, Ketua DPRD Sumbar mengatakan siap untuk melanjutkan semua tuntutan mahasiswa pada pemerintah pusat dan DPR-RI.
“Sebelumnya saya minta maaf pada adik-adik, karena pada tanggal 20 Desember 2022 kemarin tidak bisa menemui, karena berada di luar kota, sekaitan dengan tugas ke-dewan-an, karena itu sesuai janji, hari ini kita bertemu dan siap menampung aspirasi adik-adik,” kata Supardi.
Ditakan, semua aspirasi yang masuk pasti akan diproses dengan cepat, jika itu kebijakan atau aturan pusat, maka akan diteruskan, jika kebijakan daerah maka akan segera dievaluasi.
“Kita pasti akan teruskan ke pemerintah pusat hari ini, jika saja berkaitan dengan Perda, maka kami langsung bisa ambil kebijakan, namun karena ini kewenangan pusat maka kita hanya bisa meneruskan, baik pada kementrian maupun pada DPR-RI,” jelas politisi Partai Gerindra ini
Pertemuan antara mahasiswa dan Ketua DPRD Sumbar berlangsung seru, dengan dialog yang cukup hangat, namun tetap menjaga etika.
Usai diterima Ketua DPRD Sumbar dan menyerahkan tuntutan, utusan mahasiswa meninggalkan DPRD Sumbar dengan tertib. (in).
