Komisi I DPRD Sumbar dalam kunjunganya mendapat dukungan dari tokoh adat Pesisir Selatan terkait pembahasan ranperda tanah ulayat. (foto.hms DPRD)
padanginfo.com-PESISIR SELATAN- Sekretaris tim Ranperda Tanah Ulayat Rafdinal mengungkapkan, tokoh masyarakat adat Pessel berharap Ranperda tersebut bisa berfungsi maksimal dalam pelaksanaan setelah menjadi produk hukum daerah (Perda-red). Menurut masyarakat Pessel, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda lama) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Oleh sebab itu, penerapannya kurang maksimal.
“Jadi Ranperda Tanah Ulayat yang dibahas Komisi I DPRD Sumbar sangat dinantikan oleh masyarakat adat Pessel bahkan mereka menyambut posiitif ranperda itu,” katanya.
Komisi I DPRD Sumbar bersama tokoh adat Pessel melakukan pertemuan guna mematangkan muatan Ranperda tentang Tanah Ulayat, Jumat (13/1/2023).
KomisiI DPRD Sumbar juga mendorong, setelah Ranperda Tanah Ulayat menjadi Peraturan Daerah (Perda) diharapkan Pemkab Pessel menindaklanjuti dengan membuat Perda turunan.
Diketahui, daerah Pessel memang banyak tanah ulayat yang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, namun ditemukan bahwa, proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dengan pihak badan usaha tidak melibatkan ninik mamak ataupun KAN, bahkan ada salah satu HGU telah diperpanjang hingga 2080.
“Banyak pihak yang tidak mengetahui akan hal itu, bahkan Pemkab Pessel juga mengalami hal yang sama,” katanya.
Komisi I juga menampung terkait tanah ulayat yang berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), masyarakat adat berharap hal itu bisa diperjelas. Secara keseluruhan Ranperda Tanah Ulayat akan memperkuat status lahan adat yang ada di Pessel, seperti di Pantai Carocok misalnya, itu merupakan tanah nagari, sampai sekarang tidak ada sertifikat nya.(in)
