padanginfo.com - BUKITTINGGI - DPRD Kota Bukittinggi sampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun anggaran 2022. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Jumat (28/04).
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD merupakan wujud transparansi dan akuntabiltas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pada 30 Maret 2023, Walikota Bukittinggi telah menyampaikan LKPJ Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 di hadapan Rapat Paripurna dan merupakan salah bentuk kewajiban konstitusi yang harus dipenuhi oleh Kepala Daerah setiap tahunnya.
DPRD telah membentuk panitia khusus (pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bukittinggi Tahun 2022. Masing-masing Pansus telah melakukan pembahasan secara intensif bersama dengan Pemerintah Daerah serta SKPD terkait. Dari hasil proses pembahasan tersebut, Pansus I, II dan III telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya serta merumuskan draft Rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Gabungan Komisi pada tanggal 27 April 2023 dan juga telah disetujui dalam Rapat Paripurna Internal.
“Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD khususnya yang tergabung dalam Pansus I, Pansus II dan Pansus III serta Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait dalam pembahasan LKPJ Walikota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 ini. Dimana, hasil akhir evaluasi DPRD terhadap LKPJ adalah berupa rekomendasi, yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi atas kinerja tahun anggaran 2022 untuk ditindaklanjuti,”
ungkap Beny.
Anggota DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, selaku juru bicara pansus DPRD Bukittinggi, menyampaikan 102 rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2022. Dimana 102 rekomendasi itu, memuat untuk 35 SKPD dan unit kerja termasuk BUMD Kota Bukittinggi.
Rekomendasi tersebut, diantaranya, untuk Disdikbud melakukan peremajaan terhadap bangunan cagar budaya, mengadakan festival seni dan budaya sebagai agenda tahunan agar dapat menarik wisatawan. Untuk dinas kesehatan, diminta pada pemko untuk lebih memperluas sosialisasi tentang pentingnya imunisasi, menjalin kemitraan dengan lembaga yang memiliki keahlian MCK biogas dan evaluasi terhadap manajemen RSUD.
“Untuk damkar, diminta untuk meningkatkan sarpras proteksi kebakaran, meningkatkan penyuluhan kebakaran pada kelompok masyarakat dan membentuk relawan pemadam kebakaran tiap kelurahan,” ungkapnya.
Untuk PUPR diminta agar menganggarkan kembali kegiatan strategis yang belum terlaksana tahun sebelumnya. Perkim, agar melaksanakan komunikasi yang intens dengan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kegiatan pokir DPRD.
DLH, diminta usulkan standar biaya pemeliharaan untuk membedakan kendaraan operasional yang baru dan lama. Dishub, melaksanakan kaji ulang terkait pengelolaan parkir dan mengaktifkan kembali metode pembayaran elektronik.
“Untuk dinas pariwisata, diminta untuk lebih meningkatkan potensi objek wisata dengan media promosi sehingga peningkatan kunjungan berdampak pada PAD. Memaksimalkan peran kelompok sadar wisata kelurahan dalam meningkatkan potensi objek wisata masing masing kelurahan,” ujarnya.
DPRD juga meminta BKPSDM melakukan mutasi dan promosi ASN secara berkeadilan. PDAM juga diminta untuk dapat memasang water meter pada jaringan PDAM dengan maksimal, serta evaluasi pemerataan pendistribusian air bersih. Selain itu, masih banyak rekomendasi yang disampaikan DPRD Bukittinggi dalam rapat paripurna itu.
Sementara itu, Walikota Bukittinggi, Erman Safar, mengapresiasi hasil rekomendasi dari pansus LKPJ. “Kami apresiasi rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bukittinggi Tahun 2022. Ini merupakan masukan serta pemikiran yang konstruktif dan inovatif dari pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi,” ungkap Wako.
Dalam momen tersebut, Wako menginformasikan program pemerintah Kota Bukittinggi. Diantaranya, bidang sosial. Pemko dan DPRD selalu konsisten dan bersama-sama untuk melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir dengan program Tabungan Ustman. Tercatat pada tahun 2022 Tabungan Ustman menjangkau bantuan modal sebanyak 1.956 UMKM.
“Ini kita buktikan dengan berhasil memperoleh prediket sebagai daerah pembina BUMD terbaik di Tingkat Nasional. Alhamdulillah ini berkat dukungan dan kerjasama semua stakeholder, khususnya Eksekutif dan Legislatif untuk mengimplementasikan Pro Poor Budgeting,” ujar Wako.
Kemudian, lanjut Wako, secara berkesinambungan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, pada 17 April lalu, telah menyerahkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 4464 KK se Kota Bukittinggi. Secara general permasalahan sosial selalu menjadi atensi khusus.
“Bidang Kesehatan pada tahun ini, kita bersama juga menunjukkan kepedulian kita kepada balita dan lansia dengan memperhatikan ketersediaan asupan gizi. Bagi balita dan lansia, melalui program bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang sebelumnya hanya Rp75 ribu saja menjadi Rp500 ribu pada tahun ini. Dan tak kalah penting, berkat dukungan kita bersama melalui program dan kegiatan Universal Health Coverage (UHC) masyarakat Kota Bukittinggi telah mendapatkan menjamin layanan kesehatan dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Selanjutnya kita juga memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh Ketua RW dan RT se Kota Bukittinggi,” paparnya.
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Wako berterimakasih kepada seluruh lembaga adat dan tokoh-tokoh adat khususnya Niniak Mamak, Bundo Kanduang yang telah terlibat langsung dalam program pengisian materi muatan lokal. Semua ini membutuhkan atensi dan kolaborasi kita bersama, untuk melakukan mitigasi terhadap tindakan perilaku menyimpang seperti LGBT, postitusi yang cukup meresahkan.(mn)
