DPRD Tanjung Jabung Timur melakukan konsultasi bidang pelayanan ke DPRD Sumbar. Foto.Hms DPRD Sumbar
padanginfo.com-PADANG,- Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur kunjungi DPRD Sumbar, Rabu (24/5/2023). Kunjungan ini dalam rangka konsultasi dan kordinasi terkait peran serta DPRD terhadap peningkatan, pelayanan dan pengawasan metrologi legal.
Rombongan yang berjumlah 13 orang tersebut, baik anggota komisi III DPRD maupun staf, dipimpin langsung Ketua komisi III Firman Ayusda, diterima kasubag Humas dan Protokoler Dahrul Idris, didampingi staf humas.
Pada kesempatan tersebut berbagai hal disampaikan, guna sinkronisasi kunjungan, sehingga bisa menjadi masukan ketika rombongan komisi III DPRD Tanjung Jabung Timur kembali ke daerahnya.
Ketua komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Firman Ayusda, mengatakan rasa terimakasihnya pada Pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, melalui kasubag Humas dan protokoler Dahrul Idris, karena sudah menerima serta melayani rombongan dengan baik.
Baca Juga: Komisi II DPRD Sumbar Dukung Pemprov Sukseskan Penas Tani XVI
“Kami sangat berterimakasih pada DPRD Sumbar melalui pak Idris karena sudah melayani dengan baik, sehingga niat dan tujuan kami tercapai,” tutur Firman.
Rombongan juga tampak ceria, ketika berkunjung ke DPRD Sumbar, karena sejak awal sampai meninggalkan “gedung putih” mendapatkan pelayanan yang baik.
Sekalian dengan kunjungan tersebut, kasubag Humas dan Protokoler Dahrul Idris, mengatakan, atas perintah pimpinan wajib untuk memberikan pelayanan dengan baik, serta menjawab semua permintaan informasi, karena lembaga ini harus terbuka bagi siapa saja.
“Siapa saja yang berkunjung dan meminta berbagai informasi wajib dilayani dengan baik, termasuk tamu kita dari Tanjung Jabung Timur, sehingga mereka tidak kecewa berjunjung ke DPRD Sumbar, itu semua atas perintah dan saran pak Sekwan Raflis juga pak kabag Zardi,” terang Idris.
Dia juga menambahkan, standar pelayanan di DPRD Sumbar untuk kepentingan orang banyak merupakan sesuatu yang wajib, sesuai dengan aturan undang-undang keterbukaan serta lainnya.
“Standar pelayanan prima merupakan kewajiban bagi kita di DPRD Sumbar, agar tertib administrasi dan tertib informasi,” tutup Idris. (in)
