|
padanginfo.com-BUKITTINGGI- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama DPRD Kota Bukittinggi, berusaha mencari solusi tepat untuk mengatasi kegaduhan yang terjadi setiap tahun ajaran baru. Ini disebabkan sistem zonasi penerimaan siswa di sekolah-sekolah SMA Negeri di Kota itu menjadi sorotan.
Hal itu disampaikan Herriman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi kepada fajarsumbar.com di ruangannya, Selasa (25/7/2023). Menurutnya, sistem zonasi menjadi tantangan bagi kepala SMA Negeri setiap tahunnya.
Tahun ini, situasi semakin memanas dengan adanya demo dan ancaman penggembokan gerbang SMA Negeri 3 Bukittinggi. Sebanyak 23 siswa belum mendapatkan tempat di sekolah tersebut, sementara SMA Negeri 4 justru kekurangan siswa karena sebagian besar siswa enggan masuk karena alasan jarak yang jauh dari rumah.
Herriman mengungkapkan bahwa di samping jarak yang memang cukup jauh, masalah transportasi menjadi salah satu permasalahan utama. Transportasi hanya terbatas pada angkot dengan warna hijau, dan banyak orang tua terpaksa membelikan sepeda motor untuk anak-anak mereka.
"Permasalahan ini menjadi dilema dan tren baru. Banyaknya perpindahan Kartu Keluarga (KK) menjelang tahun ajaran baru, namun pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memberlakukan larangan terhadap perpindahan penduduk," ungkap Herriman.
Tidak hanya di Bukittinggi, masalah polemik masuk sekolah juga terjadi di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, Herriman berharap agar pihak provinsi Sumbar hingga tingkat pusat dapat mencari sistem yang tepat untuk mengatasi permasalahan di dunia pendidikan.
Sementara untuk tingkat SMP di Kota Bukittinggi, Herriman menegaskan bahwa tidak ada masalah serupa. Semua SMP Negeri memiliki porsi yang sama dalam penerimaan siswa, sehingga tidak ada lagi persaingan ketat seperti sebelumnya. Seluruh SMP Negeri di Bukittinggi memiliki fasilitas dan prestasi yang baik. (mn)
